Pemkot Probolinggo Belum Izinkan PTM Januari Mendatang

Uji coba pembelajaran tatap muka di Kota Probolinggo. [wiwit agus pribadi]

Probolinggo, Bhirawa
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin memastikan tidak akan membuka pemberlajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021 mendatang. Alasannya, karena Covid-19 belum terkendali di Kota Probolinggo.
“Jika melihat kondisi pasien positif di Kota Probolinggo saat ini yang terus melesat, Kami tidak membuka pelajaran tatap muka di bulan Januari. Sebab terlalu berisiko untuk peserta didik,” kata Habib Hadi -panggilan akrabnya, Senin (21/12).
Politisi PKB ini mengakui, pembelajaran daring yang berlangsung saat ini tidak nyaman bagi masyarakat. Khususnya orang tua. Namun, demi memastikan keamanan peserta didik lebih, pihaknya belum akan menggelar pembelajaran tatap muka.
“Banyak orang tua yang meminta pembelajaran tatap muka dilakukan. Tapi, tolong dipahami situasi saat ini,” ujarnya.
Habib Hadi menjelaskan, situasi di sekolah umum berbeda jauh dengan situasi di pesantren. Di pesantren, santri otomatis dikarantina dan terhindar dengan kontak dari orang di luar pesantren.
“Tidak bisa seenaknya keluar masuk pesantren. Ketemu orang tua pun tidak bisa. Hanya komunikasi secara tidak langsung dengan orang tua. Jadi lebih aman meskipun pembelajaran tatap muka dilakukan di pesantren,” terangnya.
Untuk TPQ menurutnya, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan. Namun, dalam jumlah kecil dan dilakukan bergantian. Menurutnya, pembelajaran tatap muka untuk TPQ memang dilematis. Sebab, anak-anak membutuhkan pelajaran pendidikan Alquran. Namun, di sisi lain harus berhati-hati agar tidak terpapar Covid-19.
“Bisa dilakukan pembelajaran tatap muka di TPQm tapi dalam jumlah kecil dan secara bergantian. Anak-anak harus diantar orang tuanya. Kalau orang tua tidak berkomitmen mengantar anaknya, lebih baik kegiatan TPQ tidak dilakukan,” terangnya.
Untuk pembelajaran tatap muka di sekolah formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probplinggo sebelumnya menggelar poling. Poling dilakukan Agustus 2020 pada wali murid. Hasil poling menunjukkan, 69 persen setuju dilakukan pembelajaran tatap muka.
Adapun pengambilan poling dilakukan di 75 SD negeri dan 118 SD swasta serta 10 SMP negeri dan 18 SMP swasta. Hasil rinciannya, untuk jenjang SD ada 19.233 wali murid yang mengikuti poling. Jumlah yang setuju tatap muka sebanyak 13.262 wali murid atau 69 persen, sementara yang tidak setuju ada 5.971 atau 31 persen.
Sedangkan untuk SMP, ada 8.010 wali murid yang mengikuti poling. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.525 setuju untuk tatap muka atau 69 persen dan 2.485 tidak setuju atau sebanyak 31 persen.
Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menunda pelaksanaan sekolah tatap muka sesuai arahan pemerintah pusat. Kepastian itu disampaikan langsung Wali Kota Hadi Zainal Abidin. Alasannya, kasus Covid-19 belum sepenuhnya hilang. Dia khawatir, begitu sekolah tatap muka digelar, banyak siswa terpapar dan Covid-19 kembali tinggi. “Jadi kami belum mengamini, meski survei dari guru dan orang tua siswa banyak yang menginginkan sekolah tatap muka,” katanya.
Habib Hadi menuturkan, prioritas Pemkot Probolinggo saat ini yakni kesehatan masyarakat. Karena itu, protokol kesehatan dan kehati-hatian menjadi hal utama. Dia tidak ingin, sekolah tatap muka justru menjadi pemicu klaster baru Covid-19 di wilayahnya. “Banyak pertimbangan ketika harus diberlakukan sekolah tatap muka,” tuturnya.
Sebab, belum ada jaminan, para siswa atau masyarakat bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga membuka peluang terjadinya penularan. Dia mencontohkan, ketika ada satu siswa terpapar, otomatis akan menular pada orang tua dan keluarganya.
“Orang tua tentu tidak tega membiarkan putra putrinya sendirian mejalani perawatan. Jangan sampai karena memaksakan sekolah tatap muka akan berdampak Covid 19 di kota Probolinggo melonjak,” katanya. Diketahui pemerintah telah membuka peluang sekolah tatap muka pada awal Januari 2021 mendatang. Namun, kebijakan tersebut dikembalikan ke daerah masing-masing. Mereka bisa mengikuti atau bahkan mengambil kebijakan lain, tambahnya. [wap]

Tags: