Pemkot Probolinggo Butuhkan Validasi Data Kemiskinan

Pemkot Probolinggo gelar rakor validasi data kemiskinan.

Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Validitas data kemiskinan sangatlah dibutuhkan, oleh karena itu Dinas Sosial Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi verifikasi dan validasi data kemiskinan di Puri Manggala Bhakti.
Hadir dalam kegiatan tersebut kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lurah, kasie pemberdayaan masyarakat se – Kota Probolinggo, pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta perwakilan BPJS.
Sekretaris Dinas Sosial Imam Cahyadi, Kamis (1/2 ) mengatakan, tujuan diadakan kegiatan ini untuk mengevaluasi hasil dan pelaksanaan program kinerja tentang pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2017 dan tahun 2018.
“Meningkatkan kualitas dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor sehingga mampu mendukung tumbuhnya sikap dan tekad kemandirian masyarakat miskin dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.
Sekaligus meningkatkan profesionalitas pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. “Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial secara terarah, terencana, terorganisasi dan melembaga atas dasar solidaritas sosial, kegotong royongan dan swadaya,” katanya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Achmad Sudiyanto menuturkan, data tentang kemiskinan di Kota Probolinggo pada dasarnya sangat dibutuhkan sekali keakuratannya agar program pengentasan kemisikinan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bisa terlaksana dengan sukses.
“Dibutuhkan keakuratan data kemiskinan tentang jumlah angka yang pasti dan valid, serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang juga menangani masalah pengentasan kemiskinan di Kota Probolinggo,” jelasnya.
Data warga yang masuk dalam kategori miskin haruslah valid sehingga program pengentasan kemiskinan di NKRI, khususnya Kota Probolinggo semakin berkurang dan bahkan tidak ada lagi warga yang miskin.
Secara terpisah Kepala BPS Kota Probolinggo, Syaiful Rahman tak menampik persoalan di lapangan. Namun ia memastikan, data warga miskin 2011 dan 2014, masih relevan digunakan.
“Memang, di lapangan pasti ada kendala. Kami akui, kadang kesalahan ada pada petugas pendata. Tapi tak jarang juga warga yang didata justru tidak mau jujur dengan kondisi ekonominya. Sering kali warga mampu, saat didata ngaku gak mampu,” paparnya.
Alasan data 2011 dan 2014 masih relevan digunakan, karena setelah diuji, tingkat kesalahannya tak lebih dari 5 persen. Pengujian data itu sendiri, juga melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Melibatkan camat sebagai kordinator, lurah, ketua RW hingga ketua RT seluruh Kota Probolinggo. “Evaluasi di lapangannya saja ditingkatkan,” tandas Syaiful.
“Pada tahun 2011 BPS mendata jumlah rumah tangga miskin mencapai 20 ribu lebih. Pada 2014 turun menjadi 18 ribu lebih. Data pada 2014 didapat dari survei ekonomi nasional,” urai Syaiful.
Dalam hearing kemarin, baik Bapedda, Dinsos, dan Kanpemas, sama-sama manyampaikan data jumlah masyarakat miskin. Semua juga serempak menyatakan rujukan data mereka berasal dari data BPS 2011 dan 2014.
Data Bappeda, pada 2011 warga miskin tercatat 74 ribu lebih. Sementara pada 2014 turun 70.034 jiwa. Namun ada tambahan dari pemegang surat keterangan tidak mampu sebanyak 1.821 jiwa, 7.863 peserta Jamkesmas, dan 5.477 peserta Jamkesda.
Sementara Kantor Pemberdayaan Masyarakat tidak menyebut secara eksplisit angka warga miskin. Hanya saja, pada 2014 penerima raskin mencapai 15 ribu jiwa lebih.
Sedangkan Dinsos merinci, warga miskin atau sangat miskin pada 2011 mencapai 6.309 jiwa. “Kami validasi lagi data tersebut, dimana hal tersebut sudah dilaksanakan untuk data kemiskinan kota Probolinggo tahun 2017-2018, dengan begitu maka akan menjadi rujukan untuk menangani angka kemiskinan, tambahnya.(Wap)

Tags: