Wawali Subri saat menandatangani MoU dengan PT PLN.
Kota Probolinggo, Bhirawa
Untuk mendorong kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan menunjang konsep smart city, Wawali Mochammad Soufis Subri menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT PLN (Persero) terkait teknologi kelistrikan.
Penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik dan MoU super premium dan super ultima itu dihadiri Manager Niaga PLN Induk Distribusi Jawa Timur Agung Surana, Manager PLN UP3 Pasuruan Agus Setiono serta sejumlah pejabat yang mendampingi Wawali Subri. Antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Achmad Sudiyanto.
OPD yang berencana secara resmi menggunakan tenaga listrik teknologi terbaru ini adalah RSUD dr Mohamad Saleh (baru atau lama) menjadi pelanggan layanan super ultima. Sedangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta cold storage yang dikelola Dinas Perikanan dan PDAM Kota Probolinggo akan menggunakan layanan super premium.
“Kami melaksanakan penandatanganan dengan PT PLN Jatim. Layanan ini lebih efisien kalau diperhitungkan dengan pengadaan dan pemeliharaan genset dan dijamin tidak mati dan berkedip. Sehingga alat2 seperti komputer dan alat2 kesehatan di RSUD menjadi lebih awet. Kondisi ini sekaligus bisa menjadi daya tarik bagi investor terkait adanya listrik yang terjamin pasokan dan kualitasnya,” ujar Wawali Subri, Selasa (23/7).
Hal itu, menurut Wawali, karena baik di RSUD, MPP dan cold storage membutuhkan pasokan listrik yang terjamin baik. Jika tidak maka banyak peralatan yang akan mengalami kerusakan jika dibiarkan terus menerus. “Ini terobosan baru, cepat dan efisiien. Kegiatan-kegiatan besar di Kota Probolinggo nantinya juga akan di-back up oleh PLN agar tidak padam,” tandasnya.
Usai dilaksanakan MoU, maka penggunaan layanan dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai aturan yg berlaku. Secara teknis, lanjut Subri, sambil jalan sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing OPD.
Manager PLN UP3 Pasuruan Agus Setiono berharap agar kerjasama ini bisa segera dimulai mengingat Kota Probolinggo termasuk daerah yang mengawali terkait MoU teknologi kelistrikan ini. “Biaya Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Probolinggo selama 2 tahun terakhir menembus angka Rp 16 miliar. Bahkan karena tak mampu bayar, PLN pernah memutus aliran listrik sejumlah PJU,” terangnya.
Lebih lanjut Wawali Subri mengatakan, dalam penyusunan DED RSUD baru, harus dipastikan dengan jelas fasilitas pendukung kebutuhan listrik rumah sakit. Seperti, penempatan gudang untuk listrik, perlu tidaknya genset, serta fasilitas pendukung lainnya. “Listrik merupakan kebutuhan yang vital di rumah sakit. Sehingga, perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan RSUD baru,” jelasnya.
Subri menjelaskan, ada beberapa produk layanan pelanggan dari PLN yang memberikan layanan tidak padam dan tidak berkedip. Antara lain Super Bebas, Super Premium, dan Super Ultima. “Penting kebutuhan listrik rumah sakit tidak padam, karena untuk menangani proses seperti operasi dan perawatan pasien perlu jangkauan listrik yang bagus. Kemungkinan yang tepat ini menggunakan Super Ultima untuk rumah sakit,” ujarnya.
Super Ultima dinilai cocok untuk operasional rumah sakit baru. Karena, selain tidak berkedip dan padam, PLN tetap menyediakan genset, operator, serta operasional bahan bakar di area rumah sakit. “Jadi, misalnya listrik di rumah sakit itu padam, ada jaringan lain yang menyuplai listrik. Sehingga, kembali bisa nyala. Jika jaringan ini padam, ada genset yang telah disiapkan PLN,” paparnya.
Pemkot Probolinggo berencana membangun rumah sakit baru. Tahun ini tahapannya mempersiapkan DED, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan UKL/IP. Sedangkan, pembangunan fisiknya akan dimulai dilakukan tahun depan. Untuk kebutuhan awal, Pemkot akan mengalokasikan anggaran antara Rp 25 miliar sampai Rp 30 miliar dari APBD 2020, tambahnya. [wap]
