Warga antre sembako bersubsidi seharga 50 persen.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Pemerintah Kota Probolinggo terus berupaya memberikan perhatiannya kepada masyarakat di tengah pandemi COVID 19. Yaitu dengan menggelontorkan sembako bersubsidi melalui pasar murah di lima kecamatan. Dari harga normal Rp 90 ribu, cukup ditebus dengan harga Rp 45 ribu per paket atau 50 persen per paket.
Isi paket sembako berupa beras kepompong 5 kg, gula 1 kg dan minyak goreng filma kemasan 2 liter.
“Alhamdulillah ini lebih murah jauh dari harga di pasar. Lebih ekonomis. Semoga pasar murah ini ada terus karena sekarang keadaan susah, kalau beli murah gini tentu saja meringankan beban pengeluaran,” ujar Timalah, warga Jalan Airlangga, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih.
Sembako bersubsidi ini merupakan program dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo. Di tahap awal ini (bulan Juni), lima kecamatan mendapatkan jatah masing-masing 660 paket. Selanjutnya dari kecamatan akan mendistribusikan kupon ke kelurahan-kelurahan.
“Pembagiannya kami serahkan ke masing-masing kelurahan, karena kelurahan yang tahu kondisi masyarakatnya,” ujar Kabid Perdagangan DKUPP, Nur Ali, Jum’at 19/6/2020. Rencananya, program subsidi tebus murah ini akan berlangsung setiap bulan hingga November mendatang.
Memantau jalannya pasar murah di kelurahan, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mendatangi di Kelurahan Wonoasih dan Kademangan. Kedua kelurahan tersebut masing-masing mendapat 110 paket sembako. Saat pelayanan pembelian sembako tebus murah, setiap warga yang datang wajib mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak antre sesuai protokol kesehatan.
Menurut Wali Kota Habib Hadi, pasar murah berjalan lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan kebijakan dari pemerintah yang bisa meringankan beban ekonomi.
“Ini adalah bentuk kebersamaan pemerintah, TNI dan Polri dengan membentuk Kampung Tangguh Semeru yang mendapat apresiasi Bu Gubernur Jawa Timur. Dengan pasar murah ini merupakan bentuk ekonomi tangguh di masyarakat,” kata Habib Hadi. Penjualan pasar murah dipilih menggunakan kupon agar lebih tepat sasaran.
Data penerima bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 masih menjadi sorotan. Selama ini, data penerima bantuan sosial dinilai tumpang tindih. Sorotan ini disampaikan Pansus Covid-19 DPRD Kota Probolinggo, dalam rekomendasi yang diberikan. Total ada 27 rekomendasi yang disampaikan Pansus terhadap pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo.
Rekomendasi yang disampaikan pansus ini beragam. Mulai dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, anggaran yang dinilai terlalu besar, verifikasi penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat yang dinilai tidak akurat, pelaksanaan new normal di RSUD, maupun di fasilitas umum.
“Namun yang kami tekankan adalah pendataan penerima bantuan sosial harus by name by address serta tidak ada kepentingan apapun. Artinya bukan karena ikatan saudara, like dan dislike,” ujar Muklas Kurniawan, Ketua Pansus Covid-19 Kota Probolinggo.
Menurutnya, pansus juga menemukan ada bantuan ganda. Baik dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim, maupun dari Pemkot Probolinggo. Pansus menyadari, bantuan dari pemerintah pusat dan pemprov datang tidak bersamaan.
“Bagaimana skenario untuk meminimalisir ini. Semua stakeholder difungsikan. Cepat dipelajari dan cepat melakukan pendataan, sehingga semua merasa difungsikan. Carut marut di tahap pertama bisa terselesaikan di tahap kedua,” ujarnya.
Menurutnya, Pansus menemukan ada tumpang tindih antara data dari Kementerian Sosial dengan data Dinas Sosial. Data dari Kementerian Sosial berbasis data rumah tangga, sedangkan data Dinas Sosial mengacu pada data kartu keluarga (KK). Sehingga, membutuhkan waktu untuk penyesuaian data yang ada di Kementerian Sosial menjadi data berdasarkan KK.
Jumlah Penerima Kesejahteraan Sosial (JPKS) Kota Probolinggo sebesar 30.953 KK atau 29.282 rumah tangga. Terdapat selisih 1.500 KK yang diakibatkan data yang tidak valid. Selain soal pendataan, Pansus juga meminta agar insentif bagi tenaga medis bisa segera dicairkan. Sebab, tenaga medis sudah bekerja sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
“Selain itu penekanan pada pemberian insentif tenaga medis. Bisa melakukan konsultasi ke pemerintah pusat atau diterbitkan perwali untuk langsung mengeksekusi pencairan insentif,” ujarnya.
Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Kota Probolinggo Moch Soufis Subri menyebut, laporan pansus sebagian besar sudah dilakukan dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, akan dilakukan penajaman sehingga lebih sempurna hasilnya.
“Saya melihat tidak ada yang ekstrem dari yang sudah kami lakukan dan mendapat catatan khusus. Ini masih landai. Jadi kami tinggal menyempurnakan saja. Sehingga lebih maksimal dalam menuntaskan Covid-19 di Kota Probolinggo,” tambahnya.(Wap)
