Pemkot Probolinggo luncurkan gerakan PRO HADI, wujudkan kota ramah disabilitas. [wiwit agus pribadi/bhirawa]
Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan sosialisasi Gerakan PRO HADI (PRObolinggo SaHAbat Disabilitas), Kamis (20/1). Gerakan ini sebagai bentuk perhatian sekaligus melindungi hak-hak masyarakat inklusi yang diharapkan mampu mewujudkan kebijakan yang tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas.
Kepala Bappeda Litbang Tartib Gunawan dalam laporannya mengatakan eksistensi pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya pada tatanan ekonomi tetapi menyeluruh. Gerakan PRO HADI adalah sebuah gerakan dalam rangka mewujudkan Kota Probolinggo yang ramah disabilitas.
Yaitu kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis pada hak-hak disabilitas yang harus dilindungi dan terintegrasi ke dalam tatanan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sumber daya membangun Kota Probolinggo. Sekaligus menjamin terpeliharanya hak pemberdayaan dan perlindungan kepada seluruh penyandang disabilitas.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus memformulasikan tata kelola dan perspektif kebijakan daerah yang ramah disabilitas melalui kolaborasi peran pemerintah, para penyandang disabilitas dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Probolinggo,” ujarnya.
Tartib juga menambahkan, Gerakan PRO HADI bukan hanya sekadar kegiatan rutin semata, tetapi juga mengusung satu rangkuman ide dan gagasan yang luar biasa untuk Kota Probolinggo ke depan yang lebih baik.
“Insyaallah, di tanggal 31 Januari nanti akan merumuskan dalam bentuk musrenbang tematik. Stakeholdernya adalah teman-teman disabilitas yang saya yakini memiliki pemikiran yang sempurna untuk memberikan ide, gagasan luar biasa bagi Kota Probolinggo yang lebih baik,” imbuhnya.
Meskipun belum secara eksplisit tertuang dalam peraturan daerah, namun konsep kota inklusi telah sesuai dengan visi wali kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yaitu bersama rakyat membangun Kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan.
Berkeadilan memiliki maksud bahwa pembangunan di Kota Probolinggo dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat dan semuanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan tanpa terkecuali penyandang disabilitas.
“Melalui Gerakan PRO HADI ini, saya berharap ke depan secara bertahap merealisasikan langkah-langkah konkret, yaitu membangun aksible fisik maupun non fisik yang layak serta inklusif bagi penyandang disabilitas, untuk kemudian melakukan sinergi dan kolaborasi dengan swasta, media massa serta masyarakat termasuk organisasi penyandang disabilitas,” ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Wawan Sugiantono.
Wawan juga mengapresiasi kehadiran nara sumber Luluk Ariyantiny sebagai pelopor dan pegiat inklusi di Kabupaten Situbondo. Menurutnya, kehadiran Luluk Ariyantiny dapat memberikan gambaran tentang kota inklusif.
Berangkat dari best practice Kabupaten Situbondo Sinergi (Situbondo Inklusi Terintegrasi) telah menjadi percontohan nasional, bahkan beberapa kali meraih prestasi dan mendapat penghargaan nasional maupun internasional.
“Potensi penyandang disabilitas bisa jadi di luar perkiraan kita. Mulai dari prestasi secara pribadi, mandiri dalam pekerjaan serta memiliki peran di masyarakat hingga prospek pentingnya bagi pembangunan daerah,” urainya.
Wawan berharap melalui kegiatan ini menjadi ikhtiar agar tujuan dan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan masyarakat khususnya penyandang disabilitas.
Turut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di Aula Bakesbangpol, Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan, Asekbang Setiorini Sayekti, Kepala DLH Rachmadeta Antariksa, Kepala BKPSDM Wahono Arifin dan diikuti secara virtual oleh seluruh perangkat daerah, instansi vertikal dan perwakilan kelompok disabilitas Kota Probolinggo, tambahnya. [wap.dre]
