Pemkot Probolinggo Perpanjang Kerjasama dengan Kejaksaan

Wali kota Hadi tandatangani MoU dengan Kajari. [wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri setempat kembali menandatangani kesepakatan bersama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, Selasa (23/3) malam. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Kota Probolinggo.

“Kerjasama ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non litigasi),” ujar Kabag Hukum Titik Widayawati, dalam laporannya.

Titik menjelaskan, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dikerjasamakan dengan Kejari Kota Probolinggo pada tahun 2020 sebanyak lima kasus.

Dua diantaranya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap), sedangkan dua kasus masih proses menunggu putusan. Satu perkara non litigasi sudah dalam penyelesaian, yaitu Probolinggo Plaza.

Kajari Hartono menyatakan, kelanjutan kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo rutin dilaksanakan setiap tahun. Kesepakatan bersama ini merupakan kerangka landasan implementasi koordinasi strategis untuk membangun kesiapan bersama.

“Khususnya upaya preventif untuk menghadapi masalah hukum agar lebih mudah diatasi dan diselesaikan. Ketika timbul permasalahan hukum bisa diantisipasi sehingga tidak berpengaruh pada visi misi pemerintah yang dituangkan dalam berbagai program, baik itu fisik maupun non fisik,” jelas Hartono.

Ke depan, lanjut Hartono, pihaknya akan mempertahankan prestasi yang telah diraih oleh Kajari sebelumnya. Termasuk mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Bahkan kami akan berupaya untuk meningkatkan ke Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tandasnya. “Kami akan berupaya menekan kasus narkoba. Termasuk kasus korupsi yang wajib diperangi. Caranya yakni dengan terus melakukan sosialisasi,” tegas Hartono.

Ditanya masa tahanan mantan kepala UPT Pasar Probolinggo M. Arif Billah dan staf di DKUPP Didik Djoko Winarno diperpanjang. Penyidik Kejari Kota Probolinggo menambah 40 hari masa tahanan keduanya, lantaran masih dibutuhkan waktu untuk penyidikan kasus dugaan korupsi retribusi pasar dan penjualan bedak itu.

Kasi Intel Kejari Kota Probolinggo Benny Bryandono menjelaskan, masa penahanan diatur dalam pasal 24 – 29 KUHAP. Mulai masa tahanan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Pada tingkat penyidikan, menurut Benny, diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Masa penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.

“Jadi yang meminta penambahan masa tahanan ini penyidik lewat penuntut umum,” kata Benny. Pada kasus Arif dan Didik yang saat ini menjadi tahanan penyidik, masa penahanan pertama selama 20 hari sudah selesai.

Karena itu, penyidik lewat penuntut umum lantas mengajukan tambahan masa tahanan selama 40 hari. Tambahan masa tahanan 40 hari ini adalah yang terakhir di tingkat penyidik.

Sehingga, penyidik tidak bisa lagi meminta tambahan masa tahanan untuk keduanya. Jika penyidik belum selesai, maka tahanan harus dikeluarkan, tandas Benny.

Sementara itu, seperti yang diungkapkan Kajari Hartono, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin juga menjelaskan hal yang sama. Menurutnya, dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak lepas dari munculnya permasalahan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Melalui momen kesepakatan bersama yang sudah terjalin sejak lama dan selalu diperbarui inilah, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh dukungan berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dari Kejari Kota Probolinggo selaku JPN.

“Kegiatan ini merupakan ikhtiar bersama untuk menyatukan tekad serta komitmen yang kuat agar pelaksanaan kesepakatan bersama ini berjalan dengan lancar dan tertib, baik secara administratif maupun secara teknis,” kata Habib Hadi.

Wali Kota Probolinggo kerap menekankan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk tidak segan berkonsultasi dengan inspektorat atau kejaksaan jika terdapat hal yang diragukan saat mengambil langkah atau kebijakan.

“Tentunya, saya tidak ingin ada hal yang tidak kita inginkan terjadi di pemkot. Untuk itu, saya membutuhkan masukan dari Pak Kajari Hartono dan jajaran agar tahu apa yang perlu kami perbaiki, yang bagus akan kita pertahankan. Kami ingin membuka sinergi ke arah yang lebih baik lagi,” tambah Wali Kota Habib Hadi. [wap]

Tags: