Pemkot Surabaya Cabut Dua IPT Surat Ijo

Surat Tanah IjoPemkot Surabaya,Bhirawa
Meski  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  Izin Penggunaan Tanah (IPT) masih dalam pembahasan, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah melakukan tindakan mencabut  dua IPT yang saat ini tengah dihuni warga.  Dua  bidang tanah yang berstatus IPT surat ijo tersebut ada di Jalan Tambahrejo dekat RSUD Dr Soewandhie dan di Jalan Barata Jaya.
Kepala Dinas Pengolahan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, Rabu(6/1)  mengatakan, pencabutan  surat IPT dua bidang lahan tersebut dilakukan Pemkot dengan alasan khusus.
Untuk IPT di jalan Barata Jaya , lanjut Maria, diakibatkan  adanya  pengaduan dari masyarakat,bahwa tanah IPT tersebut digunakan untuk menampung anak terlantar namun oleh pengelolanya anak-anak tersebut malah dikaryakan.
“Intinya tidak sesuai peruntukan sebagaimana IMB (izin mendirikan bangunan). Seharusnya dipakai untuk rumah tangga, tapi dipakai untuk tempat penampungan anak,” katanya.
Sementara terkait pencabutan IPT yanga ada di Tambahrejo, perempuan yang akrab disapa Yayuk ini mengungkapkan, karena  Pemkot Surabaya memiliki kepentingan terhadap tanah yang ada di sana. Direncanakan tanah tersebut dipakai untuk kepentingan perluasan  lahan parkir RSUD dr Soewandhie.
Pencabutan terhadap kedua IPT tersebut disikapi penghuninya dengan melakukan perlawanan di ranah hukum. Untuk kasus di Barata Jaya,  penghuninya melakukan gugatan di pengadilan negeri, tapi kami menang. Tapi penghuninya tak puas sehingga melakukan banding.
Sedangkan pencabutan IPT di Tambahrejo, penghuninya melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sekarang masih berlangsung di pengadilan. “Dan kami sendiri siap melayani gugatan itu,” ujarnya.
Lebih jauh Yayuk menjelaskan, yang menjadi kendala adalah, dalam Perda IPT yang lama tidak mengatur soal ganti rugi terhadap tanah yang dicabut izinnya. Maka, pihaknya sekarang ini mencari pijakan hukum untuk memberikan ganti rugi pada penghuni tanah surat ijo, khususnya untuk ganti rugi bangunan.
”Kemugkinan ganti rugi bangunan akan mengacu pada NJOP (nilai jual obyek pajak). Sedangkan untuk tanah tidak ada ganti rugi karena tanah itu milik Pemkot,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Lutfiyah mengatakan, warga yang menghuni surat ijo banyak yang tidak gratis. Mereka menempati tanah tersebut dengan membeli pada pemilik lama . Jika memang tanah tersebut diperlukan Pemkot, maka Pemkot harus menggantinya dengan layak.
“Mereka yang menempati tanah surat ijo itu banyak menanggung beban.  Sudah mendapatkannya mahal,  juga harus membayar sewa setiap tahun dan juga membayar PBB (pajak bumi dan bangunan). Jadi pencabutan IPT tidak boleh sembarangan.  Selain itu, mereka harus diganti rugi yang layak sehingga mereka bisa pindah ke tempat yang lebih baik,” katanya. [gat]

Tags: