Pemkot Surabaya Diminta Tegas Saat Kucurkan Dana Jasamas Dewan

(Kurangi Penyelewengan)
Surabaya,Bhirawa
Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) diminta untuk tegas dalam menegakkan mekanisme penggunaan dana jaring aspirasi masyarakat (jasmas) oleh kalangan legislator. Penentu pelaksana proyek jasmas disebut, ketua Kongres Advokat Indonesia Jatim,Abdul Malik, adalah pemerintah kota dan bukan pihak lain termasuk DPRD.
“Penentu pelaksanaan Dana jasmas di lapangan adalah pemerintah kota sebagai pemegang anggaran. Ini seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk dewan,” ujarnya saat dikonfirmasi terkait sejumlah kasus dugaan penyelewengan Dana Jasmas di kalangan DPRD Surabaya.
Memang dalam sejumlah kasus dugaan penyelewengan dana Jasmas, tersangka utama yang ditetapkan pihak kejaksaan adalah pihak pelaksana kegiatan yang disinyalir mempunyai hubungan khusus dengan anggota Dewan. Termasuk dalam kasus Dana Jasmas tahun 2016 yang diusut pihak Kejari Tanjung Perak , tersangka adalah pelaksana kegiatan yang diduga merupakan rekomendasi anggota dewan.
Dalam pelaksanaanya pun ,lanjut Malik, harus ada pelaporan kegiatan yang valid bahkan untuk proyek fisik diwajibkan pemasangan plakat proyek yang menyebutkan bahwa hal itu hasil jaring aspirasi.
“Tanpa pelaporan yang valid dan plakat, maka bisa dicurigai hal itu punya unsur korupsi. Dan pihak penegak hukum harusnya paham untuk segera menindaklanjuti” tegasnya.
Terkait kinerja penegak hukum dalam mengawasi kegiatan Jasmas, Malik mengimbau agar mereka pro aktif dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan. Masalah penyelewengan penggunaan Jasmas, lanjutnya, sarat dengan potensi penyelewengan.
“Tugas kepolisian dan kejaksaan dalam hal ini harus pro aktif menggelar penyelidikan. Potensi penyelewengan sangat besar dan tugas bagian Intel untuk itu, ” terangnya.
Mengenai beberapa kasus penyelewengan Jasmas yang diduga terhenti di tengah jalan penyelidikannya, Malik mengingatkan bahwa ada aparat hukum yang lebih kompeten yang menyelesaikan hal ini yaitu KPK.
“Kalau KPK sudah turun, itu menunjukkan penegak hukum di daerah sudah tidal baik bekerjanya. Contoh kasus Sampang yang ditangani KPK, menunjukkan bagaimana kerja aparat di daerah. Saya berharap tidak lagi yang demikian,” terangnya. [gat]