Pemkot Surabaya Ingatkan DKS Membuat Program yang Realistis

Kepala Disbudpar Kota Surabaya, Antiek Sugiharti.

Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mendorong Dewan Kesenian Surabaya (DKS) agar dapat melaksanakan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai komitmen pemkot dalam membangun iklim berkesenian yang sehat dan aktif di Surabaya.
“Kalau DKS dalam hal ini memiliki program dan perencanaan yang jelas serta realistis terkait kegiatan dan membutuhkan dukungan anggaran pemerintah kota, maka mereka bisa mengajukan ke pemkot sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala Disbudpar Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, Selasa (14/1).
Sebelumnya perlu diketahui, DKS adalah lembaga kesenian yang dibentuk melalui proses musyawarah para seniman dan budayawan Surabaya untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Pemkot Surabaya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 5A Tahun 1993. Disamping itu, DKS merupakan badan yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam menemukan kebijakan pembinaan dan mengembangkan di bidang seni dan budaya.
DKS terdiri dari tiga unsur, yakni Badan Pekerja Harian (BPH), anggota pleno dan Ex-officio. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) No 5A Tahun 1993. “Sebagai anggota Pleno dan Ex officio yang merupakan anggota DKS, ternyata tidak pernah difungsikan termasuk saat musyawarah tidak dilibatkan sama sekali,” katanya.
Namun demikian, Antiek memastikan, bahwa pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan, pengembangan serta fasilitasi seni dan budaya melalui program dan kegiatan di dinas teknis terkait. Dinas teknis tersebut, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Sementara itu, Sekretaris Jendral DKS periode 2014-2019, Luhur Kayungga yang dikutip dari Antara mengatakan, selama kepengurusan periode 2014 – 2019 hanya dua kali mengambil dana yang dianggarkan Pemkot Surabaya melalui Disbudpar. “Anggarannya pertahun itu Rp100 juta. Tapi setelah dipotong pajak, DKS menerima sekitar Rp88 juta. Anggaran segitu tidak bisa dibuat untuk menjalankan program kesenian DKS,” ujarnya.
Luhur membandingkan Disbudpar Pemkot Surabaya pernah nanggap kelompok musik keroncong untuk tampil di lingkungan Balai Pemuda Surabaya dengan durasi tidak lebih dari dua jam pada beberapa tahun yang lalu dan mampu membayarnya senilai Rp80 juta. “Yang benar saja, nanggap keroncong cuma selama dua jam mampu bayar Rp80 juta. Tapi untuk kegiatan DKS selama setahun hanya diberi Rp88 juta,” katanya.
Menurut Luhur, DKS selama periode kepengurusannya akhirnya memutuskan tidak lagi mengambil anggaran yang sudah disediakan Disbudpar Pemkot Surabaya, sebagai bentuk protes karena nilainya terlalu kecil dan tidak cukup untuk membiayai berbagai program kerjanya per tahun.
Anggaran yang pernah disediakan Disbudpar Pemkot Surabaya untuk DKS itu dinilai tidak ada apa-apanya dibanding dengan Dewan Kesenian Jawa Timur yang rutin mendapat kucuran senilai Rp1,5 miliar dari pemerintah provinsi setempat untuk menunjang berbagai program kerjanya per tahun. [iib]

Tags: