Pemkot Surabaya Intervensi Warga yang Terbentur Tunggakan Biaya RS

Petugas dari Pemkot Surabaya saat melakukan outreach ke rumah Eni Susilowati yang mengalami kesulitan untuk membayar tunggakan rumah sakit.

Surabaya, Bhirawa.
Pemkot Surabaya melakukan intervensi kepada warga Kenjeran yang bayinya didiagnosa menderita sakit jantung. Lantaran keluarga tersebut masih memiliki tunggakan biaya perawatan di RSUD dr Soetomo, sehingga bayinya kini harus dirawat di rumah.

Camat Kenjeran Kota Surabaya, Nono Indriyatno menyatakan, pihaknya bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Kapolsek Kenjeran, telah melakukan outreach ke rumah Eni Susilowati atau ibu dari Natasya Aurelia Cahya Putri, bayi berusia 8 tahun. Meski sebenarnya, sebelum muncul di berita, Dinas Sosial (Dinsos) melalui TKSK sudah mencoba menangani permasalahan keluarga itu.

“Kami (kemarin) sudah menemui keluarga itu. Kebetulan dari TKSK kepanjangan Dinsos, di awal juga sudah mencoba untuk menangani. Tapi waktu itu terkendala keluarga Ibu si bayi tidak mau terbuka, tidak memberikan alamat secara konkrit. Sehingga tidak bisa lanjut,” kata Nono saat dihubungi, Rabu (1/12).

Meski begitu, kata Nono, saat masih dilakukan perawatan di rumah sakit (RS), TKSK Kenjeran tetap update kondisi serta perkembangan bayi tersebut. Termasuk pula mengenai masalah tunggakan biaya perawatan orang tua si bayi dengan RSUD dr Soetomo. “Tapi karena orang tua si bayi alamatnya tidak bisa ditemukan, karena di awal tidak mau terbuka, sehingga TKSK tidak bisa lanjut intervensi. Akhirnya kemudian sampai muncul di berita,” terangnya.

Di samping itu, Nono juga menyebut, bayi tersebut sudah 3 kali mendapat perawatan di RSUD dr Soetomo. Yakni, sekitar bulan Maret dan September 2021. Namun untuk perawatan ketiga, orang tua si bayi menilai biaya yang dibebankan oleh pihak rumah sakit terlalu mahal sehingga mereka tidak mampu membayar.

“Sudah opname 3 kali ini. Pertama bulan Maret, kedua September dia (orang tua) bayar sendiri. Nah, yang ketiga ini dirasa itu mahal sampai Rp20 juta. Sehingga KTP orang tua kemudian ditinggal di rumah sakit sebagai jaminan,” ungkap Nono.

Walaupun begitu, pihaknya bersama TKSK Kenjeran ke depan tetap mengupayakan untuk membantu keluarga Eni Susilowati mencarikan solusi atas permasalahan tunggakan biaya dengan RSUD dr Soetomo. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan keluarga itu ke BPJS PBI.

“Karena belum masuk BPJS PBI, kita mencoba untuk menguruskan mereka, dan kemarin sudah diuruskan. Tapi hal itu tetap tidak bisa membatalkan biaya (perawatan) yang sudah ditetapkan rumah sakit sekitar Rp 20 juta,” jelas Nono.

Kenapa demikian? Nono menjelaskan, hal itu lantaran orang tua si bayi ketika awal mendaftar di rumah sakit menggunakan jalur umum atau mandiri. Sehingga biaya perawatan si bayi tidak bisa diklaim menggunakan BPJS PBI.

“Untuk bisa klaim BPJS itu kan di awal pendaftaran atau 2×24 jam setelah masuk rumah sakit. Nah, bayi itu sudah keluar rumah sakit tanggal 24 November, sudah sekitar 10 hari dirawat dengan jalur pendaftaran pasien umum atau mandiri,” kata dia.

Meski BPJS PBI tak bisa digunakan untuk mengklaim tunggakan biaya perawatan si bayi, Nono memastikan tetap berupaya mencarikan solusi melalui alternatif lain. Harapannya, permasalahan orang tua tersebut segera selesai dan si bayi kembali mendapat perawatan di rumah sakit.

“Kami tetap berupaya untuk mencari solusi lain, melunasi tunggakan Rp 20 juta. Kami dengan TKSK Kenjeran akan menemui pihak RSUD dr Soetomo untuk meminta pengurangan biaya. Intinya kami akan negosiasi dengan rumah sakit,” ungkap Nono.[iib]

Tags: