Pemkot Surabaya Tak Siap Bangun TPS Pasar Turi

DPRD Surabaya,Bhirawa
Mengaku bahwa anggaran yang tersedia dalam PAK 2014 hanya untuk pembanguan TPS, sehingga Pemkot Surabaya masih harus menunggu respon baik dari PT KAI sebagai pemilik lahan yang belum memberikan restu untuk pembangunan TPS. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa TPS III tidak akan segera terbangun karena dana untuk sewa lahan belum siap di APBD 2014 maupun PAK.
Puluhan pedagang pasar turi eks kebakaran block III kembali mendatangi gedung DPRD Surabaya untuk menuntut haknya yang merasa dikebiri oleh pemkot Surabaya. Dalam hearing, pedagang menuntut agar haknya mendapatkan TPS bisa segera direalisasikan karena merupakan satu-satunya tempat yang diharapkan untuk bisa bertahan hidup selama pembangunan pasar turi baru belum terselesaikan.
Mewakili sejumlah pedagang eks kebakaran pasar turi, H Juandi menyampaikan bahwa pedagang block III menuntut agar haknya di samakan dengan padagang di block lain, karena merasa mempunyai kewajiban yang sama.
“Kami minta agar pedagang untuk tahap III bisa mendapatkan perlakukan yang sama, karena kewajiban kami kepada investor juga sama dengan untuk tahap I,II dan IV, jangan kami dibeda-bedakan, TPS untuk kami harus segera di sediakan karena jika tidak sama dengan membunuh kami para pedagang secara pelan-pelan,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Ahmad Bashori Kasi Disperindagin Surabaya menyampaikan jika persoalannya masih ada di PT KAI yang telah mengumumkan bahwa lahan sekitar 1,6 hekatr miliknya tidak dosewakan sebagian, tetapi harus seluruhnya.
“peristiwa kebakaran tahun 2003 lalu itu menghancurkan 973 stan pedagang, dan sampi saat ini pemkot Surabaya masih terkendala dengan persoalan lahan yang akan ditempati untuk TPS, karena jawaban PT KAI belum ada, dan dalam pengumumannya tidak akan menyewakan lahan sebagian, tetapi untuk keseluruhan lahan seluas yakni seluas 1,6 HA,” jelasnya.
Penjelasan ini kembali ditegaskan oleh Ery Cahyadi Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya yang mengatakan bahwa pemkot Surabaya sedang dalam taraf negosiasi dengan PT KAI terkait lahan yang akan disewa dan ditempati untuk TPS pedagang pasar turi eks kebakaran.
“Kami sedang melakukan negosiasi dengan PT KAI, dan kemungkinan minggu depan akan bisa mendapatkan jawabannya,” jawabnya ketika dimintai keterangannya oleh Masduki Toha sebagai pimpinan rapat.
Jawaban ini spontan direspon oleh Reni astute anggota dewan incumbent asal FPKS yang merasa ada kejanggalan dalam proses negosiasi dengan PT KAI, karena memakan waktu yang cukup lama.
“Sudah 3 tahun pasar turi terbakar, sementara selama ini PT KAI masih belum memberikan kepastian soal lahannya, lantas negosiasi yang seperti apa hingga memakan waktu sekian lama, karena biasanya cukup setengan atau maksimal satu bulan,”
Tidak hanya itu, Reni secara lantang mengatakan bahwa pemkot Surabaya memang tidak siap membantu para pedagang eks kebakaran pasar turi, karena hingga saat ini juga belum disiapkan anggaran di APBD maupun PAK untuk sewa lahan milik PT KAI.
“jika memang anggaran untuk pasar turi sudah tersedia di PAK 2014, mestinya bisa cepat dikejar, tetapi buktinya hanyauntuk pembangunan TP saja, sementara untuk anggaran sewa lahan tidak, lantas akan dibangun dimana, padahal  TPS menjadi harapan para pedagang eks kebakaran untuk bertahan,” kritiknya.
Hal senada juga diucapkan oleh Edi Rachmat asal frkasi gabungan Handap yang mengatakan jika selama ini Pemkot Surabaya tidak pernah memberikan penjelasan yang benar dan utuh terkait rencana penanggulangan pasar tuei eks kebakaran.
“Dinas tidak pernah memberikan penjelasan yang utuh kepada pedagang, sehingga konflik terus berlangsung,” tegasnya.
Sebagai pimpinan rapat, Masduki Toha yang sebentar lagi akan dilantik sebagai wakil ketua DPRD Surabaya asal FPKB menyimpulkan agar Pemkot Surabaya secara serius menangani persoalan pedagang pasar turi eks kebakaran dengan rencana yang matang.
“lha iya, kalau dana untuk pembangunannya sudah ada, tapi dana untuk sewa lahannya tidak ada, lantas akan dibangun dimana TPS itu, saya minta kepada Pemkot Surabaya yang dalam hal ini Disperindagin dan dinas cipta karya untuk segera membahasa sekaligus menyelesaikan persoalan itu dengan capt dan cermat, jangan asal-asalan,” ucapnya seraya menutup rapat hearing. [gat]