Pemkot Tahan Raperda Surat Ijo

index (Ijo)Surabaya, Bhirawa
Keseriusan Pemkot Surabaya untuk melepas lahan aset dengan status Surat Ijo dipertanyakan masyarakat. Meski sudah dipastikan draft Reperda Pelepasan Surat Ijo telah dibuat , namun sampai saat ini tidak pernah disampaikan kepada legislative.
Anggota Komisi A DPRD  Kota Surabaya, Ir. H. Adies Kadir, SH. M. Hum, mempertanyakan keseriusan itu. Persoalannya, sampai saat ini Raperda (rancangan peraturan daerah) tentang pelepasan surat ijo belum dikirim ke DPRD. Sementara kesepakatan untuk membahas Raperda ini sudah dilakukan sejak Agustus 2013.
“Kasihan masyarakat, terkatung-katung atas masalah ini. Bulan Agustus lalu dipanggil alasan sudah clear, tinggal masalah diskon 50 persen. Padahal kita kan minta 10 persen. Sampai sekarang masih saja belum ada kejelasan,” ujar Adies, kemarin.
Ditambahkan Adies, pihaknya (Komisi A,red) lalu memanggil kembali bulan Oktober. Dinas terkait beralasan sudah masuk ke meja walikota. Hasilnya, bulan Nopember kembali perlu ada revisi karena muncul UU no. 17 tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik daerah dan dibutuhkan konsultasi dengan Depdagri, Keuangan dan sebagaianya.
“Sampai akhirnya kita panggil lagi bulan Nopember. Alasanya tidak bisa gratis, harus bayar sesuai NJOP karena itu aset pemkot walupun pemkot tidak bisa  memperlihatkan sebagian besar bukti kepemilikan aset tersebut. Padahal tanah ini sudah didiami hampir 20 tahun, 30 tahun sampai 60 tahun. Masak orang disuruh beli rumah yang ditempati sendiri dibangun sendiri, kan lucu,”sergahnya.
Menurutnya, maslah ini tidak akan bisa ditanngani oleh DPRD Kota dan Pemkot Surabaya. Namun harus ada campur tangan pemerintah pusat, Depdagri, BPN, DPR RI hingga Presiden.
“Karena memang satu-satunya yang ada di Indonesia surat ijo, hanya Surabaya. Lebih baik kita bekerjsama dengan DPR RI, untuk kita mintakan Kepresagar segera dilepas.
Kenapa harus ditahan-tahan wong sudah ditempati mereka sendiri.Orang sudah bayar PBB kok disuruh bayar sewa lagi. Apa ini zaman Belanda, jaman sudah merdeka kok masih seperti ini. Oleh karena itu, segeralah pemkot berembuk dengan DPRD, dengan teman pengurus surat ijo, agar ada titik temu,” sahutnya.
Ditakutkan, jika pemerintahan yang sebentar lagi ganti dan berganti pemimpin, akan berganti pula kebijakan, dan maslah  surat ijo akan semakin terkatung-katung.
“Tahun depan ini, pemeeinthan sudah selesai. Kalau bisa walikota punya kebijakan green light atau  lampu hijau melepas surat ijo. Takutnya, ganti pimpinan, akan ganti kebijakan lagi,” tandasnya. [gat]

Rate this article!
Tags: