Pemkot Tak Mengalokasikan Dana Khusus Tanggulangi Terorisme

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya tidak memiliki dana khusus penanggulangan terorisme atau radikalisme di lingkungan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Kota Surabaya, Soemarno membenarkan akan hal tersebut. Menurutnya, dana tanggap darurat Pemkot Surabaya berasal dari anggaran masing-masing SKPD yang ada di Pemkot Surabaya.
“Menggunakan dana operasioal masing-masing SKPD. Misalnya Satpol PP untuk sidak penertiban pemukim, atau Dinas Pariwisata dalam pengamanan hiburan malam,” ujarnya, Selasa (14/6) kemarin.
Beberapa SKPD yang tergabung dalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Surabaya antara lain Dinas Kebakaran, Dishub, Dinsos, DKP, Dinas PU Bina Marga, dan PU Cipta Karya.
Pengerahan pencegahan radikalisme, kata Soemarno, juga melibatkan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari Camat, Danramil dan Kapolsek. Serta mengerahkan Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah sebagai Tiga Pilar Kelurahan.
“Kemarin, setelah kejadian penangkapan itu, kami meminta masyarakat menggiatkan lagi Pamswakarsa, Kamling, Pampatroli serta penguatan Siskamling,” katanya.
Kepala Bakesbangpol Linmas juga menaruh perhatian lebih pada pengawasan, dengan terus mengimbau pemasangan kamera CCTV di perkantoran dan objek-objek vital. Teroris, misalnya dikeluarkan dari masing-masing SKPD yang termasuk dalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Surabaya.
Penangkapan terduga teroris beberapa waktu lalu dinilai berdampak pada pelaksanaan Prepcom Ketiga UN Habitat III di Surabaya. Namun, Soemarno menampiknya. “Kondisi surabaya tidak seperti penilaian pihak luar. Aman dan nyaman. Terlihat setelah adanya operasi ke masyarakat. Kami terus melakukan peningkatan kewaspadaan,” katanya.
Peningkatan keamanan juga dilakukan di lingkungan tempat tinggal seperti perumahan, di perkantoran, dan di sentra perbelanjaan.
Bakesbangpil Linmas, kata Soemarno, mengerahkan 200 personelnya dengan cara menyebar ke berbagai lokasi. “Kami juga didukung petugas Kelurahan, minimal kasatgas linmas dan wakilnya,” katanya. Sehingga total satgas Linmas ada lebih dari 500 personel. Sedangkan Satpol PP Kota Surabaya memiliki jumlah personel sebanyak 500 orang.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau seluruh ketua RT untuk lebih peduli terhadap warganya. Terutama warga yang baru terlihat dan jarang bersosialisasi terhadap lingkungan. Penangkapan terduga teroris yang sempat menghebohkan masyarakat Surabaya beberapa saat lalu, membuat Risma turun tangan.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini pun terkejut bukan main saat mengetahui wilayah kekuasaannya dijadikan target operasi teroris. “Jujur, kemarin itu bomnya sudah siap ledak dan kekuatannya cukup besar,” katanya di hadapan para tamu undangan Bazar Ramadan, Minggu (12/6) lalu.
Untuk menyikapi supaya kejadian itu tidak terulang kembali di Surabaya, Risma meminta kepada seluruh ketua RT untuk berperan lebih aktif lagi. Dengan cara, mendatangi setiap kartu keluarga (KK) untuk mengecek keberadaan anggota.
“Mulai sekarang harus lebih peduli, ada tamu baru harus melaporkan ke RT. Ada tetangga yang jarang kelihatan dan bersosialisasi harus lapor,” jelas Risma. (geh)