Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim bergerak cepat mengantisipasi kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Lebaran 2015. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan Operasi Pasar (OP) dengan bantuan ongkos angkut di 38 kabupaten/kota di Jatim.
“Pemprov Jatim akan segera melakukan langkah agar subsidi ongkos angkut dilakukan sebelum puasa. Kita akan segera melakukan rapat bersama membahas kebijakan subsidi angkut ini,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Kamis (21/5).
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, langkah memberikan subsidi ongkos angkut ini bagian dari mewujudkan kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan bangkit dari anjloknya perekonomian. Masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam bidang ekonomi, terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terjangkau.
“Dengan diberikannya subsidi ongkos angkut terhadap kebutuhan pokok diharapkan dapat menahan daya beli masyarakat tidak turun. Jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, daya beli masyarakat naik. Sehingga perekonomian dan kesejahteraan dapat bangkit kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim Warno Harisasono menjelaskan, OP dengan bantuan ongkos angkut, transportasi dan kemasan akan digelar mulai 16 Juni 2015 mendatang. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitasi harga dan diutamakan untuk masyarakat menengah ke bawah di 38 kabupaten/kota di Jatim.
Menurut Warno, bahan pokok yang mendapat OP subsidi angkut ini yakni beras, gula, minyak goreng, tepung terigu serta beberapa bahan pokok lainnya yang kenaikan harganya tidak wajar. “Anggaran yang disedikan untuk kebijakan ini sebesar Rp 7 miliar,” kata Warno melalui pesan singkatnya, yang mengaku masih bersama Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Jatim.
Sebelumnya, Komis B DPRD Jatim telah meminta Pemprov Jatim untuk segera mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Lebaran, serta memastikan stok bahan kebutuhan pokok sehingga harga tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Harus dipastikan stoknya apakah mencukupi apa tidak di pasaran saat Ramadan atau Lebaran mengingat saat itu kebutuhan konsumsi masyarakat tinggi,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana.
Dia mengatakan, subsidi angkut untuk kendaraan angkut juga harus dimaksimalkan sehingga jika ada kenaikan BBM tentunya tidak akan diikuti dengan kenaikan harga sembako dan daging di Jatim. “Subsidi angkut harus dipull di saat Ramadan dan Lebaran sehingga harga bisa stabil,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya Mohammad Fawaid mengatakan pihak Pemprov Jatim harus memberikan jaminan kepastian harga kebutuhan pokok. “Kalau tidak ada kepastian dari Pemprov Jatim, maka harga bahan pokok di masyarakat akan mengalami kenaikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada Pemprov Jatim segera mengambil langkah yang tepat dalam pengendalian harga bahan pokok di pasaran dengan memberikan subsidi angkut untuk kendaraan angkut barang. “Dengan adanya subsidi angkut tersebut diharapkan barang di pasaran tidak akan naik menjelang Ramadan dan Lebaran,” pungkasnya. [iib]
