Pemprov Apresiasi DPRD Jatim Atas Inisiatif Pengembangan Pesantren

Emil Elestianto Dardak

DPRD Jatim, Bhirawa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengapresiasi inisiatif DPRD Jatim dalam merumuskan Raperda inisiatif pengembangan Pesantren. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Paripurna terkait pendapat Gubernur di DPRD Jatim, Selasa (9/3) kemarin.
“Atas nama Pemprov Jatim, kita semua sangat mengapresiasi inisiatif DPRD dalam merumuskan Perda ini,” katanya.
Menurut Emil Dardak, ada beberapa masukan yang kaitannya dengan pakem-pakem legal dalam keselarasan di tingkat Undang-undang tentang pesantren maupun sampai ke Undang-undang mengenai pemerintah daerah.
“Memang betul kalau dari urusan konkuren, jadi bisa dibagi. Tinggal pembagiannya harus konsisten apa yang menjadi area pemerintah daerah, baik itu Kabupaten, Provinsi maupun pusat,” terangnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini menjelaskan pada prinsipnya ini sejalan dengan Nawa Bhakti Satya yakni Jatim Berkah. Antara lain diwujudkan Pemprov dengan melakukan penguatan peran pondok pesantren dan pemberian akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak yang kurang mampu.
“Ibu Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov senantiasa berkomitmen untuk mendukung dirumuskannya Raperda yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Dibeberkan Emil Dardak, ada 6.651 pesantren di Jawa Timur. Hal ini tentunya semua pesantren akan mendapatkan landasan yang lebih kuat untuk pengembangan pesantren kedepan.
Banyaknya jumlah pesantren di Jawa Timur, lanjut dia, tentu saja merupakan potensi sumber daya yang berharga. Oleh karenanya perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan agar dapat secara optimal meberikan sumbangan bagi pembangunan Jawa Timur.
“Bukan saja pada pembangunan fisik, tapi terlebih pada pembangunan mental dan karakter masyarakat,” imbuhnya.
Terkait usulan Raperda pengembangan pesantren, kata Emil Dardak, sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi dan dukungan, bukan karena kuantitasnya yang cukup banyak di Jawa Timur.
“Tetapi juga karena pemerintah harus hadir dalam mengawal kualitas pesantren sebagai salah satu lembaga yang dapat mensuport kinerja pemerintah dalam pembangunan karakter dan sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya. [geh]

Tags: