Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Sekdaprov Heru Tjahjono dan Kepala BKD Jatim Nurcholis bersama OPD Provinsi Jatim saat menerima dan memberikan arahan kepada Pamong Praja lulusan IPDN Angkatan XXVII Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (4/8). [Oky abdul sholeh]
Pemprov Jatim, Bhirawa
Kebutuhan PNS di Pemprov Jatim terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya. Karena itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap kuota khusus CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Saya memang mengomunikasikan karena tahun ini banyak yang pensiun. Jadi selain pemerintah kabupaten/kota, Pemprov juga butuh untuk bisa mendapat CPNS dengan input yang relatif sudah terdidik secara terstruktur, seperti lulusan IPDN ini kan butuh waktu lama,” tutur Khofifah usai memberi pengarahan untuk Pamong Praja Muda lulusan IPDN angkatan XXVII di Gedung Negara Grahadi, Senin (3/8).
Tahun ini, sebanyak 57 lulusan IPDN berasal dari Jatim. Jumlah tersebut diakuinya jauh dari kebutuhan PNS di Pemkab/pemkot maupun Pemprov. “Pasti kabupaten/kota ingin mendapat input CPNS seperti mereka dan Pemprov juga butuh karena yang pensiun cukup banyak,” kata Khofifah.
Untuk itu, pihaknya berharap ke Menteri Dalam Negeri, minimal 10 besar dari lulusan IPDN program S1 dan D4 agar ditugaskan ke Pemprov Jatim. Saat ini, ke-57 lulusan IPDN tersebut masih berstatus calon pegawai dan tahun depan sudah PNS. “Jadi formasinya tetap ke Menpan RB meski mereka dididik oleh IPDN di bawah naungan Kemendagri. Jadi sama-sama akan dikomunikasikan,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Kepada Mendagri mapun Menpan RB, Khofifah berharap Pemprov akan mendapat input PNS yang sudah terdidik secara khsusus. “Dua minggu lalu, hadir untuk wisuda AL, Akmil, dan Akpol serta AU. Pada prinsipnya sama seperti saat ini, mereka disiapkan secara khusus untuk memberikan penguatan pada masing-masing kesatuan. Mereka juga disiapkan untuk penguatan Pemkab, Pemkot dan Pemprov,” tutur Khofifah.
Ditegaskan Khofifah, 57 pamong praja muda jauh dari pemenuhan kebutuhan. Ini juga harus dilihat secara nasional, termasuk kebutuhan kabupaten/ kota dan Pemprov. Mungkin akan ada proses untuk menghitung kembali proporsionalitas dari rekrutmen IPDN yang ada.
“Tapi 57 CPNS dari IPDN ini sangat kurang. Untuk 38 kabupaten/kota, masing-masing dapat satu saja misalnya, selebihnya ke Pemprov itu sangat kurang,” sambung Khofifah.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurcholis menuturkan, kebutuhan pegawai di Pemprov Jatim setiap tahun bertambah seiring jumlah pegawai yang telah memasuki usia pensiun. Untuk tahun 2020 ini, sebanyak 2.521 PNS yang memasuki masa pensiun. Jumlah itu terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 1.319 orang, tenaga kesehatan 329 orang dan 873 tenaga teknis. Sementara pada 2021, sebanyak 2.495 PNS yang memasuki masa pensiun terdiri dari 1.221 tenaga pendidik, 368 tenaga kesehatan dan 906 tenaga teknis.
Terkait usulan formasi, Nurcholis merinci kebutuhan pada tahun ini sebanyak 3.444 pegawai yang terdiri dari 2.385 CPNS dan 1.058 PPPK. Sementara pada 2021, usulan kebutuhan pegawai yang diajukan sebanyak 2.707 yang terdiri dari 1.538 CPNS dan 1.267 CPNS. [tam]
