Pengajar PAUD sedang unjuk kebolehan di ajang PAUD Idol yang digelar di Pendopo Kabupaten Nganjuk.(ristika/bhirawa)
DPRD Jatim, Bhirawa
Pendidikan usia dini (PAUD) dianggap belum optimal diperhatiakn pemerintah. Selain fasilitas yang sering tidak menunjang, bahkan harus numpang di fasilitas umum, guru PAUD juga belum terkaver program peningkatan kesejahteraan.
Anggota DPRD Jatim, Husnul Aqib menegaskan, di Jatim banyak sekolah TK dan PAUD yang sarananya saja masih numpang di balai desa, balai RW bahkan rumah. Itu bukti minimnya bantuan dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana sekolah sekaligus untuk gaji para guru.
“Jika sarananya saja sudah numpang, lantas akan seperti apa fasilitas yang diberikan. Padahal pendidikan dini itu sangat penting, sebagai awal mengukir karakter anak,” ungkap olitisi asal Lamongan ini, Kamis (4/8).
Pria yang juga Anggota Komisi A DPRD Jatim ini menegaskan, selain masih banyaknya sekolah tingkat pendidikan dini yang mengalami keterbatasan sarana dan prasana juga terdapat persoalan yang juga membutuhkan perhatian penuh pemerintah yakni kesejahteraan guru TK yang jauh dari standar.
“Masa gajinya guru sangat kecil jauh di bawah UMK (upah minimum kabupaten/kota). Ironisnya lagi bantuan dari Pemprov per bulannya hanya Rp 100 ribu, tidak sepadan dengan tugasnya yang berat. Paling tidak gajinya harus sesuai UMK,” papar politisi dari Fraksi PAN ini.
Husnul Aqib menuturkan, pendidikan dini itu menjadi tiang utama dalam membentuk karakter anak untuk menuju jenjang selanjutnya. Harusnya pemerintah memberi perhatian lebih pada para guru di tingkat pendidikan dini, bukan malah membiarkan mereka dalam kondisi jauh dari kesejahteraan.
“Pemkab, Pemprov, dan Pemerintah pusat harus bersinergi dan serius dalam memberikan perhatian kepada pendidikan tingkat TK dan PAUD mulai dari peningkatan sarana prasarana sampai dengan kesejahteraan para gurunya, agar para anak didiknya pun bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layak,” pintanya. [cty]
