Hak Budgeting DPRD Jatim Dikebiri
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim merasa tak berdaya dalam pembahasan RAPBD Jatim tahun 2021. Pasalnya, permberlakuan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) memangkas kewenangan hak budgeting DPRD. Sehingga pembahasan anggaran di tingkat komisi-komisi juga kurang greget karena hanya diikuti sebagian kecil anggota.
Alasan utama komisi enggan membahas secara detail alokasi anggaran OPD-OPD yang menjadi mitra kerja komisi, lantaran dianggap percuma alias mubadzir. Sebab apapun rekomendasi pembahasan di tingkat komisi tidak akan mampu mengubah perangkaan RAPBD Jatim 2021.
“Percuma, komisi tidak akan mampu memperjuangkan apalagi mengubah perangkaan RAPBD Jatim. Yang penting kewajiban kami sudah menyampaikan kepada tim anggaran eksekutif. Kalau tidak dituruti, ya itu urusan dia,” kata Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa saat dikonfirmasi, kemarin.
Politisi asal FPKB itu menjelaskan bahwa kalau dilihat dari perangkaan RAPBD Jatim 2021, keberpihakan kebijakan anggaran untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat minim. Yakni kisaran Rp1,6 triliun dari total belanja daerah sebesar Rp32,4 triliun lebih.
Bahkan total anggaran OPD-OPD mitra Komisi bidang Perekonomian DPRD Jatim tak lebih dari 4 persen. Hal itu berbanding terbalik dengan sektor pendidikan yang mendapat alokasi anggaran hingga 51 persen dari total belanja OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kami berharap Pemprov Jatim juga fokus pada program pemulihan ekonomi bukan hanya memprioritaskan sektor pendidikan. Padahal, tahun 2021 juga belum ada kepastian sekolah tatap muka bisa dimulai, namun anehnya alokasi anggaran digerojok kesana, nanti penyerapannya bagaimana,” sindir politisi asal Madura ini.
Ironisnya lagi, semua kepala OPD pasti mendengar dan taat dengan Ketua Tim Anggaran yakni Sekdaprov Jatim. “Tim anggaran Pemprov Jatim memang kurang peka terhadap pemulihan ekonomi. Bahkan mitra komisi B total anggarannya tak lebih hanya 4 persen. Bagaimana bisa mengangkat perekonomian Jatim kedepan,” sindir Aliyadi.
Ia juga sudah komunikasi intensif baik dengan badan anggaran DPRD Jatim maupun tim anggaran Pemprov Jatim terkait keberpihakan kebijakan anggaran sektor perekonomian. Namun hingga saat ini belum ada perubahan di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). “Terus saya mau apa lagi, masak marah-marah,” imbuhnya.
Senada, wakil ketua Komisi B Amar Syaifuddin menambahkan bahwa program pemulihan ekonomi yang digembar-gemborkan Gubernur Jatim hanyalah retorika belaka. Pasalnya, antara pernyataan tidak dibarengi dengan kebijakan anggaran yang memadai.
“Sebaiknya kurangi saja OPD mitra Komisi B DPRD Jatim. Sebab bagaimana kami bisa membina dengan baik mitra komisi kalau OPD tak diberi anggaran yang memadai,” sindir politisi asal FPAN. [geh]
