Pemprov Distribusikan Bantuan Keuangan Desa Rp14,35 Miliar

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan keuangan desa tahap II kepada 135 desa se Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis (5/9).

Di Jatim Masih Ada 361 Desa Tertinggal
Pemprov, Bhriawa
Pemprov Jatim kembali menggulirkan bantuan keuangan (BK) desa untuk tahap kedua tahun anggaran 2019. Tercatat sebanyak 135 desa yang tersebar di 10 kabupaten se Jatim dengan total bantuan sebesar Rp 14,35 miliar.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, desa-desa yang telah menerima BK tahap kedua dari provinsi diharapkan dapat disinergikan dengan BK desa dari kabupaten maupun BK dari pusat. Sehingga, dalam hal pertanggungjawabannya bisa disegerakan dan tidak merepotkan kepala desa. “Saya berharap program ini tidak parsial, artinya dapat diintegrasikan. Ketika satu desa mendapat bantuan, desa ini bisa menjadi desa maju mandiri,” tutur Khofifa usai menyerahkan BK desa di Gedung Negara Grahadi, Kamis (5/9).
Saat ini, Khofifah menuturkan, di Jatim masih ada 361 desa tertinggal berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Tetapi data Badan Pusat Statistik (BPS) potensi desa (Podes) tersisa 82 desa. Baik data dari BPS maupun IDM, pihaknya menetapkan target bahwa 2020 Jatim bebas tertinggal. “Saya ingin semua melakukan cek terhadap 361 desa tertinggal itu,” tutur dia.
Khofifah mengaku, pihaknya berani menetapkan hal tersebut tanpa harus rapat dengan OPD terkait. Hal itu cukup beralasan. Sebab, pada 2018 jumlah desa tertinggal di Jatim mencapai 1.208 desa. Sedangkan pada 2019 jumlah desa tertinggal itu mampu berkurang menjadi 361 desa. “Memang harus dengan target supaya terukur dan GPS-nya jelas,” ungkap Khofifah.
Salah satu pengembangan desan yang bisa dijadikan role model, tutur Khofifah, yakni koneksitas dengan menggunakan fiber optic (FO) yang telah dilakukan di 189 desa di Banyuwangi. Banyuwangi menjadi 1 dari 100 kota di Indonesia yang diintervensi oleh Kementerian Kominfo untuk memiliki smart kampung. “”Saya berharap inovasi yang dilakukan Banyuwangi ini dapat ditiru dan diadaptasi oleh seluruh kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Harus makin dikurangi pelayanan publik menggunakan cara-cara manual dan sering kurang efektif – efisien,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Indah Wahyuni menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi sebagaimana perintah Gubernur Jatim Khofifah. Tahun ini, jumlah desa di Jatim yang mendapat BK sebanyak 247 desa. Dengan total bantuan sebesar Rp 45,64 miliar dalam setahun. Pada tahap I, penyerahan BK telah dilakukan untuk 77 desa dengan anggaran Rp 24,35 miliar. “Pemberian dana setiap desa itu variatif antara Rp 60 juta sampai Rp 2 miliar tergantung kebutuhan. Peruntukan dari BK desa ini adalah untuk infrastruktur,” tutur Yuyun.
Dari 10 daerah yang mendapat kucuran BK desa, Bojonegoro mendapat bantuan untuk 58 desa dengan bantuan senilai Rp 4,03 miliar. Selain itu, Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan untuk 32 desa dengan nilai bantuan Rp4,9 miliar dan Kabupaten Jombang mendapat 17 desa dengan nilai Rp 1,72 miliar.
“Pemberian bantuan itu tergantung pengajuan dan kita melakukan verifikasi administrasi sampai dengan melihat langsung kondisi di lapangan,” ungkap Yuyun.
Disinggung terkait desa tertinggal, Yuyun mengaku pihaknya akan melakukan kroscek kepada 361 desa tertinggal secara langsung ke lapangan. “Kita akan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai dinas teknis,” tutur perempuan yang akrab Yuyun tersebut. [tam]

Tags: