Pemprov Dukung RUU Pengelolaan Keuangan Haji

h1d4-800x484Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan membahas tentang pengelolaan keuangan haji, dan perlindungan pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan serta ekpresi budaya tradisional.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Rabu (16/4). Menurut Sukardi, dalam mendukung RUU tersebut, Jatim yang memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam berharap untuk dapat menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu selama puluhan tahun.
Dikatakan, Jatim tergerak untuk mendukung upaya dari DPD RI tersebut melihat kondisi di lapangan bahwa pelayanan dan pelaksanaan ibadah haji kurang maksimal dibandingkan dengan pelaksanaan haji dari negara lain seperti Malaysia.
“Semoga dengan RUU Pengelolaan Keuangan Haji yang baik, pelaksanaan ibadah haji bisa terlayani dan terlindungi dengan baik,” ungkapnya. Selain mendukung, RUU pengelolaan keuangan haji, Sukardi juga mendukung RUU perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan dan ekpresi budaya tradisional.
Menurutnya, dengan adanya RUU tersebut dapat mencegah budaya tradisional dari kepunahan. Saat ini, budaya Indonesia masih kalah dengan budaya dari luar karena filter budaya asing yang masuk ke Indonesia sangat sulit untuk dibatasi.
Transparansi kebebasan saat ini menjadi sangat sulit untuk dikendalikan. “Dengan adanya RUU ini, diharapkan budaya yang masuk dapat disaring dengan baik sehingga generasi muda kembali menggemari budaya asli Indonesia,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Rombongan Komite III DPD RI Prof Dr Dra Hj Istibsyaroh SH MA mengatakan, kunjungannya ke Jatim terkait dengan rencana pembahasan RUU tentang pengelolaan keuangan Haji yang diusulkan oleh pemerintah melalui Kementrian Agama.
Ia memandang, Komite III DPD RI perlu untuk menyampaikan tanggapan agar undang-undang tersebut dapat mengakomodir suara dari daerah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, untuk RUU tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya, di latar belakangi pemikiran bahwa keanekaragaman budaya Indonesia yang sesungguhnya merupakan aset negara yang wajib dilindungi dan dikembangkan oleh negara.
“Jangan sampai budaya kita diklaim oleh negara lain serta menjaga jangan sampai punah dikarenakan derasnya pengaruh dari budaya asing,” tutupnya. [iib]

Tags: