Pemprov Gagas Beasiswa 100 Persen Bagi SMA/SMK

Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim kini tengah menyiapkan gagasan beasiswa 100 persen bagi seluruh siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di Jatim. Pemberian beasiswa ini dilaksanakan agar program wajib belajar 12 tahun bisa terpenuhi.
“Sekarang kami sedang berhitung. Tapi rasa-rasanya cukup dan sangat mungkin program beasiswa 100 persen diberlakukan di sini. Sepertinya anggaran kita cukup untuk itu,” kata Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, Rabu (14/6).
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa salah satu skema untuk mewujudkan beasiswa tersebut adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga segera terealisasi. Jadi, tidak hanya Pempov Jatim saja membiayai, tapi ada anggaran dari kabupaten/kota yang dikucurkan untuk mewujudkan program beasiswa 100 persen.
“Yang jelas kami menyiapkan beberapa skema untuk mewujudkannya. Tapi dengan menggandeng kabupaten/kota maka itu sangat mungkin dan optimistis tercapai,” kata orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut.
Program tersebut, kata dia, merupakan bentuk jawaban atas keraguan masyarakat usai pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA/SMK di pemkab/pemkot diambilalih pemprov.
“Artinya, pemprov saat ini sedang mengupayakan program tersebut terealisasi dan pembiayaan siswa SMA/SMK dibebaskan,” tandasnya.
Terkait gagasanWagub Saifullah Yusuf  untuk beasiswa untuk siswa SMA/SMK se Jatim secara 100 persen , pihak Dinas Pendidikan Jatim mengaku realisasinya tidak akan dalam waktu dekat.
Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengatakan, orientasi pembiayaan SMA/SMK saat ini masih berbentuk subsidi silang, antara Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan(SPP) dan APBD  menurut Saiful Rachman, ada tiga kategori yang saat ini bisa dilakukan Jatim untuk mengkover pembiayaan SMA/SMK. Antara lain siswa membayar penuh, keringanan biaya sebagia, dan gratis penuh.
“Gratis hanya untuk siswa mitra warga. Dan semua sudah dihitung dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) masing-masing lembaga,” kata dia saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/6).
Dia menjelaskan, kebutuhan sekolah tiap tahun dihitung. Dana bisa didapat dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan iuran SPP. Kalaupun masih ada kekurangan biaya, sekolah bisa membicarakan lebih lanjut kepada komite sekolah untuk mencari jalan keluar.
Saiful mencontohkan program Bidikmisi SMA/SMK. Orientasinya gratis semua dan diberi uang saku berjumlah Rp 785 ribu. Uang ini akan diberikan ke siswa langsung. Siswa diharapkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan belajar, bukan yang lain-lain. Dana sudah disiapkan melalui APBD-P. “Jangan dibelikan pulsa uangnya,” tegasnya.
Selain itu, keringan biaya pada SMA/SMK, kata Saiful, bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Saat ini baru Kota Batu, Kabupaten/Kota Probolinggo, serta Kabupaten Pasuruan yang berkomitmen membantu SMA/SMK di masing-masing daerah. “Kota Surabaya masih berupa penyerahan data anak rentan putus sekolah. Belum ke mekanisme pembiayaan,” ungkapnya.
Untuk Kabupaten Pasuruan, lanjut Saiful, tinggal pembicaraan masalah teknis penyaluran pembiayaan SMA/SMK. Namun, Gubernur Jatim sudah komitmen bahwa bantuan dari kabupaten/kota harus diserahkan langsung kepada lembaga pendidikan bersangkutan. Bukan melalui Pemprov Jatim.
Saiful memiliki hitung-hitungan kasar bila ingin SMA/SMK di Jatim gratis dari SPP. Setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun dari APBD. Tiap siswa mulai dari kelas X – XII dapat menerima bantuan dana Rp 700 ribu per tahun. “Kasarannya ada 1,1 juta siswa SMA/SMK baik negeri dan swasta di Jatim. Tinggal dihitung saja,” jelasnya.
Dengan kondisi demikian, Saiful kembali menegaskan bahwa beasiswa 100 persen SMA/SMK belum mungkin dilakukan saat ini. “Apalagi dana alokasi umum (DAU) dari pusat juga masih diserahkan ke kabupaten/kota. Jadi, beasiswa 100 persen belum mungkin,” tandasnya.iib. [tam]