Pemprov Genjot Produktivitas BUMD

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim kini tengah menggenjot produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di semua sektor. Sebab selama ini ada tudingan dari kalangan DPRD Jatim, jika kinerja sembilan BUMD yang dimiliki pemprov lemah dan minim mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Dr Ir Jumadi MMT menuturkan, pihaknya kini sedang melakukan peningkatan produktivitas. Di antaranya dengan cara merestrukturisasi organisasi yang dianggap gemuk, melakukan beberapa efisiensi dan fokus dalam bidang usaha.
“Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red) berharap BUMD menangkap peluang bisnis yang kini sedang terbuka lebar. Contohnya peluang usaha antar pulau atau antar provinsi. Bisnis di bidang ini sangat potensial  untuk digarap,” kata Jumadi, Selasa (16/2).
Menurut dia, salah satu contoh bisnis antar provinsi yang saat ini sangat prospek adalah saat ada temu bisnis di Hotel Bumi Surabaya beberapa waktu lalu, meski hanya digelar dalam kurun waktu tiga jam saja, nilai transaksinya mencapai Rp 111 miliar. Nilai transaksi yang menembus angka di atas Rp 100 miliar ini menjadi bukti jika bisnis antar provinsi sangat menguntungkan.
“BUMD-BUMD pemprov bisa masuk di bisnis ini. Salah satunya Bank Jatim yang bisa masuk terkait penerbitan LC (Letter of Credit). Begitu pula dengan BUMD lain bisa masuk di sisi yang berbeda. Beberapa waktu lalu Pak Gubernur baru saja menandatangani MoU dengan Maluku Utara terkait bisnis rumput laut, BUMD bisa masuk di sini,” ungkapnya.
Meski peluang bisnis begitu banyak, Jumadi mengakui BUMD tak bisa dengan mudah melakukannya. Salah satu kendalanya adalah SDM di dalam BUMD tersebut, ada yang kurang memadahi dan ada pula yang terlalu banyak SDM-nya sehingga menjadi tak produktif. “Saya tidak tahu awalnya seperti apa, kok sampai begitu. Di sinilah tugas Biro Perekonomian sebagai pembina BUMD untuk melakukan pembenahan dan peningkatan produktivitas,” jelasnya.
Jumadi menegaskan, penataan SDM tidak harus mencopot atau melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Namun lebih pada bagaimana pemanfaatan SDM yang sudah ada agar bisa lebih fokus di perusahaan. “Semangatnya adalah peningkatan produktivitas BUMD,” katanya.
Salah satu BUMD yang kini sedang dilakukan pembenahan adalah PT PWU (Panca Wira Usaha) Jatim yang menggarap proyek gedung The Frontage di Jalan A Yani Surabaya. Menurut Jumadi, jika proyek The Frontage jadi, akan menjadi tonggak sejarah bahwa BUMD tak kalah dengan BUMN yang mampu menggarap proyek dengan skala besar.
“Sekarang kita sedang lakukan pembenahan partnership. Pada prinsipnya kerjasama PT PWU dengan Waskita Karya harus jelas. The Frontage ini adalah etalase atau imej BUMD ke depan. Proyek ini sukses, maka keberadaan  BUMD pemprov akan diperhitungkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisi C DPRD Jatim menilai kinerja BUMD Jatim setiap tahunnya hanya berjalan stagnan. Anggota Komisi C DPRD Jatim Giyanto  menegaskan, BUMD sebagai salah satu unsur pendapatan harusnya bisa bekerja optimal, bukan malah setiap tahunnya pendapatan yang dihasilkan tidak mampu mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan terkesan stagnan.
“Kerja sebagian besar BUMD milik Pemprov Jatim terlihat tidak maksimal, bahkan manajemen mereka tidak profesional. Itu terlihat dari beberapa pendapatan BUMD yang peningkatannya setiap tahun sangat rendah, bahkan ada beberapa BUMD yang malah mengalami penurunan cukup drastis, dan hanya segelintir BUMD yang manajemennya cukup baik seperti Bank Jatim,” ungkap politisi dari Fraksi PDIP.
Berdasarkan data yang ada, kinerja BUMD secara umum ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang justru merugi. Seperti Bank Jatim pada 2014 realisasi pendapatannya Rp 311 miliar,  pada 2015 mencapai Rp 321 Miliar, sedangkan realisasi Bank UMKM  Jatim  pada 2014 Rp 8,2 miliar dan pada 2015 naik sebesar Rp 9,5 miliar, PT JGU 2014 realisasi Rp 2,5 miliar dan pada 2015 sebesar Rp 2,7 miliar, PT PJU 2014 realisasi Rp 2,5 miliar dan 2015 turun menjadi Rp 1,6 miliar, PT SIER 2014 mencapai Rp 6,8 miliar dan pada 2015 menjadi Rp 7,7 miliar.
Lalu, PT PWU 2014 realisasinya Rp 3,5 miliar dan pada 2015 turun drastis hanya Rp 1,8 miliar, PT Jamkrida 2014 hanya Rp 500 Juta dan pada 2015 menjadi Rp 550 juta, PT Askrida 2014 realisasi Rp 2,3 miliar dan pada 2015 naik menjadi Rp 2,7 miliar, PD Air Bersih realisasi Rp 1,7 miliar dan pada 2015 menjadi Rp 1,9 miliar. [iib]

Rate this article!
Tags: