Pemprov Harus Kawal Pelaksanaan RPJMD

Agus Dono Wibawanto

Agus Dono Wibawanto

DPRD Jatim, Bhirawa
Panitia Khusus (Pansus)  meminta Pemerintah provinsi Jawa Timur agar  mengawal semua program yang telah disetuji dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2014-2019. Ketua Pansus RPJMD DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto ditemui usai rapat paripurna mengatakan selama satu bulan ini Pansus RPJMD telah bekerja sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.
“RPJMD ini merupakan program kesejahteraan untuk rakyat Jatim untuk lima tahun ke depan, oleh sebab itu pihaknya berharap semua anggota DPRD Jatim dapat menerima RPJMD ini dan dapat menaati mekanisme jadwal yang telah ditetapkan badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim,”ujarnya,Senin (24/3).
Ia menjelaskan penyusunan RPJMD ini bertujuan untuk memberikan landasan atau pedoman bagi penyusunan renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi Jatim 2015.
Dengan demikian, lanjutnya setelah Raperda RPJMD disahkan menjadi Perda, maka menjadi kewajiban pemprov jatim untuk mengawal dan merealisasikan nberbagai macam program yang ada. Terkait dengan adanya muncul sikap pro dan kontra dalam persetujuan RPJMD ini ia mengatakan pihaknya menyadari itu hal biasa dan merupakan dinamika politik yang ada.
“Tentunya, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semua pihak berharap agar pesetujuan RPJMD ini nanti dapat
dilaksanakan tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Bamnus,”tegasnya.
Sementara itu, Sekertaris Pansus RPJMD, H.M Muchtar mengatakan sebelum dijadikan Perda RPJMD, pihaknya berharap kepada eksekutif agar tetap berkonsentrasi untuk menangani beberapa hal yaitu pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan. Serta kualitas air dan penyelamatan lingkungan hidup di Jatim.
“Jadi saya berharap kepada pemerintah agar tetap memperjuangkan program untuk masyarakat Jatim ke depannya,”ujarnya.
Di sisi lain, Pansus minta pertumbuhan ekonomi yang ada di Jatim dibarengi dengan pemerataan di Indeks Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, serta daya beli. Artinya pertumbuhan ekonomi jangan hanya bertumpu di perkotaan, tapi juga harus merata hingga ditingkat desa. ”Ini yang akan terus kita kawal,”tambah politisi asal Golkar optimis.
Begitupula dengan berdirinya pabrik dan perumahan tentunya akan mempersempit lahan pertanian. Dan itu sah-sah terjadi di era
perkembangan zaman seperti ini. Tapi tentunya semuanya harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur irigasi selain pembuatan embung, sumur bor hingga waduk.
Terpisah, Anggota Pansus RPJMD lainnya, Zainal Arifin mengaku Pemprov harus terus mengawal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jangan sampai program yang disusun lewat BPJS bermasalah seperti pelaksanaan Jamkesmas 2013 dimana ada tunggakan hingga miliar rupiah. ”Untuk itu Pemprov terus mengawal kebijakan tersebut. Jangan sampai ada masalah lagi dimana rumah sakit dirugikan karena tunggakan belum terbayarkan,”lanjutnya. [cty]

Rate this article!
Tags: