Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2014 ini mencapai 5,94 persen, lebih rendah dibandingkan 2013 yang mencapai 6,55 persen. Salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah banyak sentra produksi di daerah terpencil kurang sarana transportasinya.
Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jatim adalah menciptakan sistem transportasi yang murah terutama di daerah terpencil.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr I Made Sukarta, saat Rapat Koordinasi Sistem Transportasi Daerah 2014 di Hotel Elmi Surabaya, Senin (17/11). Untuk itu, dalam rapat ini akan dicari rumusan formula yang tepat terkait masalah transportasi daerah yang diyakini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim.
“Kita mengundang para akademisi dan semua stakeholder yang terkait untuk mendapatkan formula jitu sistem trasnportasi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim. Kita berharap lewat rapat ini para pakar bisa menelurkan idenya untuk mengatasi masalah ini,” kata Made.
Made mangatakan, sengaja mendatangkan pelaku ekonomi terutama dari pemangku kebijakan seperti Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Kepala Bappeda, Kepala Disperindag baik pemprov dan kabupaten/kota se-Jatim, agar ada sinkronisasi antar daerah. “Jika hasil rakor ini bisa menelurkan formula dimaksud, tentu akan bisa menjadi kebijakan Bapak Gubernur menaikkan pertumbuhan ekonomi Jatim secara signifikan,” jelasnya.
Pejabat yang baru saja menyelesaiakan program Doktornya di ITS ini mengungkapkan, masalah ekonomoi yang berdaya saing ditentukan oleh harga yang berdaya saing pula. “Bagaimana produk itu bisa mempunyai daya saing, yaitu apabila salah satu komponen biaya taransportasi bisa diatasi dengan baik,” ungkapnya.
Menurut dia, masyarakat yang memiliki sentra produk pertanian banyak yang kesulitan memperoleh transportasi murah, aman dan nyaman. Padahal transportasi yang murah tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengangkut hasil produk pertanian tersebut, agar harga dipasaran bisa lebih terjangkau dan masyarakat mendapatkan untung yang lebih besar.
“Maka dari itu, Pemprov Jatim akan mempelajari dengan seksama prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Apakah jaringan jalannya sudah bagus apa belum, apa luas wilayahnya sudah terjangkau dan kondisinya sudah layak. Jika semua itu kurang, maka kita akan koordinasikan dengan pusat, dan kabupaten/kota untuk memprioritaskan hal ini,” katanya. Konsep seperti ini, lanjut Made, harus segera dilakukan untuk melindungi hasil produksi masyarakat dari kerugian akibat tidak bisa terjula di wilayah lain karena kurangnya sitem trnasportasi yang baik. “Karena saat ini kondisi jalan arteri antar kabupaten pun sudah dianggap kurang. Maka kita juga akan berkoordinsai dengan pusat untuk menambah jumlah jalan di Jatim,” tegasnya. Dijelaskan, masyarakat sebenarnya hanya ingin kemudahan dalam mencapai sentra atau pasar terdekat. Maka dari itu kepedulian dari pemerintah kabupaten/kota juga sangat berpengaruh. n iib
“Untuk itu kita juga mendatangkan akademisi untuk menyelasraskan kepentingan kabupaten/kota dalam hal sistem transportasi,” ungkapnya.
Selama ini, katanya, di Jatim memang belum ada formula yang bagus untuk sistem transportasi ini. Pemerintah kabupaten/kota terkesan masih jalan sendiri-sendiri. “Maka dari itu, jika sudah ada sitem transportasi daerah yang dikeluarkan oleh pemprov, secara otomatis hal ini akan mendongkrak perkonimian Jatim yang bisa berdaya saing,” tandasnya. [iib]
