Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berharap Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, bisa dikelola Pemprov Jatim. Sebab mantan Sekdaprov Jatim ini menilai selama ini kurang mendapat perhatian pengelolaannya.
“Jika pengelolaannya dilimpahkan ke provinsi maka Pemprov Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang mengelola pelabuhan. Dan kami yakin akan bisa melakukan pengelolaan pelabuhan tersebut,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Senin (9/2).
Menurut dia, Pelabuhan Tanjung Tembaga yang sekarang dikelola PT Pelindo III sempat tidak diurus bertahun-tahun hingga mengalami pendangkalan yang kedalamannya hanya 2,5 meter. Selanjutnya, pada saat peristiwa Lumpur Lapindo di Sidoarjo muncul pada 2006 maka akses pengangkutan terganggu sehingga dibangun pelabuhan seluas 60 hektare beserta jalan masuk di dermaga 1.
“Lalu lintas angkut sudah 40 ribu ton setahunnya. Sekarang dibangun dermaga 2, namun belum selesai dan segera pembangunannya dirampungkan karena sangat dibutuhkan masyarakat,” kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.
Selain itu, pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya sehingga mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya.
Kewajiban Pemprov Jatim, lanjut dia, melalui APBD membangun jalan akses ke palabuhan dan lapangan pergudangan, serta APBN digunakan untuk membangun dermaga 2. Dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan (kecuali Probolinggo juga Paciran, Banyuwangi, Pacitan, Banyuwangi dan Sendang Biru) maka bermanfaat untuk efisiensi dan supaya industri di sekitarnya tidak tergantung kepada Tanjung Perak.
Selain ongkos angkut akan lebih murah, aktivitas ekonomi juga tidak tergantung dan terpusat di Surabaya dan akan menyebar kemampuan daerahnya. “Bukan saja jalan tidak gampang rusak dan mengefisienkan pemeliharaan, tetapi makin mempersempit disparitas antardaerah karena pemerataan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pakde Karwo juga mengaku telah menyampaikaannya ke pemerintah pusat dan mendapat lampu hijau dari Kementerian Perhubungan RI terkait Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. “Pak Menteri Perhubungan Ignasius Jonan prinsipinya setuju, hanya masih perlu adanya penyelesaian adminitrasi,” katanya. [iib]
