Pemprov Jatim, A2K3, Pelaku Bisnis Pertambangan dan Pelabuhan Apresisasi K3 Jurnalis

Direktur SDM PT Pelindo III (Persero) sekaligus anggota Asosiasi Ahli K3 (A2K3), Edi Priyanto saat menjelaskan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). [achmad tauriq/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Tingginya risiko pekerjaan yang ditanggung jurnalis memantik kesadaran tentang pentingnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Bersama Asosiasi Ahli K3 (A2K3) dan pelaku bisnis di sektor pertambangan dan pelabuhan, para jurnalis mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan.

Dalam kegiatan pembuatan Panduan K3 khusus untuk wartawan, selain diikuti 50 wartawan yang tergabung dalam Komunitas Wartawan Peduli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Jawa Timur. Juga dihadiri Kabid Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jatim, Sigit Priyanto, General Manager External Affairs PT Merdeka Copper Gold, Katamsi Ginano dan Direktur SDM PT Pelindo III (Persero) sekaligus anggota Asosiasi Ahli K3 (A2K3), Edi Priyanto.

Kabid Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jatim, Sigit Priyanto memberikan apresiasi luar biasa terhadap inisiatif Komunitas Wartawan Peduli K3 Jawa Timur. Menurutnya panduan K3 bagi jurnalis sangatlah penting, sebab pekerjaan jurnalis penuh risiko.

“Apalagi, sampai hari ini belum ada panduan K3 bagi jurnalis seperti halnya panduan K3 bagi sektor industri lainnya,” terangnya dalam kegiatan yang digelar di Whiz Capsule Hotel Grand Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Minggu (4/4).

Sigit menambahkan jurnalis atau wartawan mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar. Karena menulis, menganalisis dan melaporkan suatu peristiwa kepada khalayak melalui media massa secara teratur.

“Bahkan jurnalis juga memperoleh dan menjaga informasi akurat untuk disampaikan ke publik.

Berita yang disampaikan para wartawan melalui media massa dapat merupakan sarana pendidikan, memberikan pencerahan serta memberikan informasi yang obyektif,” ujarnya.

Dengan pekerjaan itu, ada karakteristik yang berbeda dengan sektor lain. Diantaranya pekerjaan wartawan dilakukan di tempat kerja yang berpindah-pindah. Wartawan menempuh perjalanan dari suatu tempat sumber berita yang satu, ke tempat sumber berita yang lain sehingga sering menemui situasi membahayakan.

Lalu, waktu kerja wartawan juga tidak pasti, sumber berita yang akan diliput bisa siang maupun malam sekali pun. Terkait dengan hubungan kerja, yang sering terjadi adalah hubungan kerja dengan pemberi kerja adalah pekerjaan dengan waktu tertentu.

Untuk itu, sangat penting untuk melindungi para petugas jurnalistik tersebut khususnya terkait K3-nya. “Yakni dengan pemberian pemahaman pentingnya K3, pemenuhan syarat-syarat K3, pemberian alat pelindung diri dan pemeriksaan kesehatan kerja. Bentuk perlindungan lain adalah jaminan sosial tenaga kerja dan pendampingan terhadap masalah yang dialami oleh wartawan, seperti tekanan-tekanan dari pihak lain,” jelas Sigit.

Menurut General Manager External Affairs PT Merdeka Copper Gold, Katamsi Ginano telah memberikan beberapa perbandingan dalam penerapan K3 sektor pertambangan. Menurutnya ada dua cara dalam penerapan K3, yakni pemaksaan melalui aturan dan membentuk kesadaran (budaya).

“Keselamatan seharusnya adalah hal pertama yang harus dibahas sebelum urusan kerja. Di sektor pertambangan, ada buku panduan yang rinci. Misalnya sepatu, alat pemadam kebakaran, helm dan sebagainya, apakah semua industri seperti itu? Tidak. Sehingga, untuk implementasi K3, diperlukan sebuah dedikasi penuh. Tidak cukup hanya pemaksaan melalui aturan atau pembiasaan membentuk budaya,” jelas Katamsi.

Sementara itu ketika ada orang bertanya, risiko terbesar wartawan ketika meliput apa? kalau di pertambangan pertanyaan risiko itu bisa didefinisikan dan diidentifikasi jelas. Tetapi kalau wartawan risikonya out of mind (tidak terduga-duga). “Misalnya wartawan hadiri nikahan saja bisa kena gebuk,” ungkap Katamsi merujuk peristiwa pemukulan wartawan Tempo oleh oknum aparat di Surabaya, akhir Maret 2021 lalu.

Mantan wartawan Republika ini juga memberikan gambaran bahwa aturan dan budaya keselamatan adalah nomor satu dalam menghindari risiko kecelakaan kerja. Tetapi berpikir keselamatan, derajatnya lebih tinggi dibanding aturan dan budaya K3.

Katamsi mengambil pelajaran dari peristiwa tewasnya 19 pemadam kebakaran hutan di Amerika yang lebih disebabkan karena para pemadam tidak bisa lari kencang karena harus menjaga peralatan mereka.

“Menjaga peralatan adalah aturan K3, mereka bukan minus pemahaman K3. Sehingga begitu taatnya dengan prosedur, mereka tidak membuang peralatannya ketika api datang membuat mereka meninggal sambil memeluk peralatannya. Aturan dan budaya keselamatan adalah nomor satu dalam menghindari risiko kecelakaan kerja. Tetapi berpikir keselamatan, derajatnya lebih tinggi dibanding aturan dan budaya K3,” papar Katamsi.

Dengan karakterikstik pekerjaan wartawan, bisa diasumsikan standar K3 wartawan seharusnya lebih tinggi dari sektor pertambangan. Untuk itu para jurnalis harus bisa mengidentifikasi beragam potensi bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerjanya.

“Diantara cara pemaksaan dan budaya, hasilnya sama saja bila tidak menggunakan analisis risiko,” katanya.

Anggota Asosiasi Ahli K3 (A2K3), Edi Priyanto menyuguhkan materi berjudul ‘Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 Jurnalis’. Menurutnya proses identifikasi bahaya ini penting dilakukan sebagai bahan penilaian derajat risiko K3 para junalis. Setelah risiko ini diidentifikasi dan diukur, maka akan bisa dilakukan mitigasi atau pencegahan, agar kejadian yang sama tidak terulang di lain hari.

“Dari beberapa contoh kecelakaan yang menimpa jurnalis, maka kesadaran akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting. Sebab K3 merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja,” tuturnya.

Namun, di setiap pekerja formal dan informal berhak mendapatkan jaminan K3 yang sesuai karena setiap pekerjaan memiliki risiko. “Semakin tinggi risiko pekerjaan, semakin tinggi pula kebutuhan akan jaminan K3,” tandas Edi.

Adapun payung hukum dari penerapan K3 adalah UU 13/2003 tentang Ketenegakerjaan. Dalam undang-undang itu, ketenagakerjaan- termasuk di dalamnya adalah K3 diatur agar tidak merugikan berbagai pihak, yaitu tenaga kerja dan perusahaan bersangkutan.

Dasar hukum penerapan K3 lainnya adalah UU 1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam UU 1/1970 setidaknya ada tiga poin penting. Pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Saat ini K3 sudah banyak diterapkan di perusahaan manufaktur, kontraktor, minyak dan gas. Juga di sektor pelabuhan dan pertambangan. Pertanyaannya? apakah semua stake holder pers (kita) menerapkan K3 di dunia jurnalistik?.

Edi optimistis K3 bisa diterapkan di dunia jurnalistik. Sebab K3 diciptakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja tanpa mengecualikan industri apapun. “Masalahnya? Mau atau tidak mau. Tidak hanya wartawan yang harus mau, tetapi perusahaannya juga harus mau. Hanya saja, penerapan K3 disesuaikan dengan cara dan proses kerja masing-masing industri. Termasuk menyesuaikan proses kerja dunia jurnalistik,” ujarnya. [riq]

Tags: