Pemprov Jatim Dorong Pusat Segera Tetapkan HPP Garam

Kepala Disperindag Provinsi Jatim Drajat Irawan bersama Dinas Perikanan dan Kelautan dan Komisi B DPRD Jatim saat rapat dengan jajaran di Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta.

(Dengan Memasukkan Revisi Perpres 71 Tahun 2015)
Surabaya, Bhirawa
Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendorong pemerintah pusat agar segera menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk komoditas garam. Caranya dengan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
“Kami dari Disperindag Jatim bersama Dinas Perikanan dan Kelautan dan Komisi B DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke Kemenko Maritim dan Investasi pada Jumat 10 Januari lalu. Salah satu yang dibahas adalah soal garam. Kami mendorong agar garam bisa masuk dalam revisi Perpres 71 Tahun 2015. Yakni masuk dalam barang penting, ” ujar Kepala Disperindag Provinsi Jatim Drajat Irawan, dikonfirmasi, Minggu (12/1).
Menurut Drajat, masuknya garam ke dalam revisi Perpres 71 tahun 2015 sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam. Selama ini harga garam sangat murah kurang sebanding dengan biaya operasional. Apalagi saat musim panen garam, harganya sangat murah.
“Kami juga mendorong pemerintah pusat giat membantu peningkatan kualitas garam. Mengenai peningkatan kualitas ini, memang tugas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Salah satu alasan kenapa harga garam di Jatim seperti di Madura harganya murah, karena dinilai kualitasnya kurang bagus. Makanya kami juga minta pemerintah pusat melakukan upaya peningkatan kualitas garam bersama provinsi dan kabupaten,” tuturnya.
Drajat mengatakan, selama ini sudah banyak tuntutan yang disampaikan petani garam kepada pemerintah. Selain memasukkan HPP dan peningkatan kualitas, juga mengusulkan memperketat pengawasan dan pengaturan impor garam melalui satu pintu dengan memerankan PT Garam sebagai Lembaga Pergaraman Nasional. Selain itu, juga ada usulan agar PT Garam menjadi buffer stock garam petani yang memberikan perlindungan dan stabilitator haga garam di Jatim. Lalu mengusulkan untuk mempertegas tentang pengelompokkan garam antara garam pangan/non garam dan garam industri.
“Untuk menangani permasalahan garam ini, Disperindag Jatim telah mengadakan kegiatan Pelatihan Diversifikasi Garam Spa di Sampang pada 11-12 November 2019. Kami mendatangkan narasumber dari Rumah Garam Rama Shinta Cirebon,” tandasnya. (iib)

Tags: