Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Wabup Yoyok Mulyadi dan Sekda Syaifullah memberikan paparan SAKIP dihadapan tim evaluasi Pemprov Jatim, Senin (21/8). [sawawi]
Situbondo, Bhirawa
Tim evaluasi dari Inspektorat Pemprov Jatim melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Situbondo, Senin (21/8). Acara yang diadakan dilantai II ruang Baluran Pemkab Situbondo dihadiri langsung Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Wabup Yoyok Mulyadi dan Sekda Syaifullah. Seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Situbondo hadir bersama tim evaluasi dari Pemprov Jatim.
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menuturkan, program SAKIP ini bukan hanya sekadar dokumen semata melainkan suatu kesempatan besar untuk mengikuti pola kinerja. Apalagi, lanjut Bupati Dadang, kedepan tantangan ASN (Aparatur Sipil Negara) harus mengikuti perubahan pola tersebut. “Artinya siapa saja yang kinerjanya tidak bisa mengikuti pola maka akan dipensiunkan,” ujar Bupati Dadang usai acara.
SAKIP ini, kata bupati dua periode itu, merupakan suatu tantangan yang harus di jawab dengan kinerja oleh setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara terukur dengan landasan yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Situbondo.
“Dengan punya cita cita dalam RPJMD itu, nanti tidak ada lagi OPD yang membuat anggaran seenaknya. Dan harus mendasarkan pada RPJMD dengan lima tahun yang sudah ditentukan Kepala Daerah itu,” tegas Bupati Dadang.
Mantan Advokat itu menambahkan, pola itu bisa diukur dengan suatu target pencapaian yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo. Konkritnya, posisi sekarang itu ada dimana serta nanti diakhir pemerintahan dicapai berapa prosentasenya. “Dari itu mereka harus mengikuti sehingga kinerja bisa terukur dan tidak hanya hanya membuat program semata. Contohnya meraih Piala Adipura. Itu artinya kinerjanya indeks lingkungan hidup (ILH) baik maka layak mendapat adipura,” terang Bupati Dadang.
Dalam program SAKIP ini, pihaknya telah menugaskan wabup untuk menata organisasi yang profesional dengan didampingi Pemprov Jatim. Dengan melibatkan pihak luar (Pemprov Jatim), aku Bupati Dadang, maka hasil evaluasinya akan lebih objektif. “Jadi targetnya agar kinerja seiap OPD itu tinggi dan juga memenuhi cita cita RPJMD. Selain itu untuk menciotakan akuntabilitas dan efisiensi anggaran,” pungkas Bupati Dadang. [awi]
