Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama segenap jajaran Forkopimda Jawa Timur menggelar rapat koordinasi penanganan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, bersama bupati/walikota se Jatim, secara virtual, Jumat (8/1). Tampak Gubernur memberikan pengarahan. [sudarno/bhirawa]
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama segenap jajaran Forkopimda Jawa Timur menggelar rapat koordinasi penanganan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, bersama bupati/walikota se Jatim, pada Jumat (8/1) secara virtual.
Dalam kesempatan itu, berbagai hal terkait penanganan serta kesiapan dalam vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur dibahas. Salah satunya yakni terkait dengan pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) pelaksana vaksinasi Covid-19.
Dalam rakor tersebut dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan kabupaten atau kota yang ada diharapkan melakukan pendataan fasyankes yang akan menjadi tempat pelaksanaan vaksin, melalui upaya koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.
Meliputi, pendataan tenaga pelaksana, pendataan jadwal pelayanan, dan pendataan peralatan rantai dingin yang tersedia di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Sedangkan terkait waktu dan tempat pelaksanaan, disebutkan bahwa waktu pelaksanaan secara bertahap akan dilakukan dengan mempertimbangkan kajian epidemologi, ketersediaan vaksin Covid-19 dan sarana pendukung lainnya.
Untuk tempat pelaksanaan, tertulis bahwa pelayanan vaksinasi Covid-19 dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah ataupun swasta. Berupa, puskesmas ataupun puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan klinik kantor kesehatan pelabuhan.
Dalam rakor tersebur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran Forkopimda se Jawa Timur yang hadir dalam rakor, untuk bahu membahu, bersama-sama dalam memerangi pandemi.
“Saya mohon kepada kepala daerah beserta forkopimda untuk mengawal proses vaksinasi Covid-19 agar selalu dikawal, dari hulu ke hilir agar semua proses dan pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Juga untuk kepala daerah agar mengecek dan mengkoordinasikan kesiapan dan teknis dengan pihak-pihak terkait,” pungkas Gubernur Khofifah. [dar]
