Dr Heru Tjahjono
Pemprov Jatim, Bhirawa
Banyaknya indikator dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mendorong Pemprov Jatim untuk terus berinovasi agar proses pelaporan dapat dipercepat. Karena itu, metode pelaporan berbasis online tahun ini mulai diterapkan.
Penerapan e-LPPD tersebut diluncurkan secara resmi oleh Sekdaprov Jatim Dr Ir Heru Tjahjono MM bersamaan dengan bimbingan teknis evaluasi LPPD Tahun 2017, Senin (12/11) malam.
Heru Tjahjono mengatakan melalui e-LPPD diharapkan dapat memudahkan kinerja setiap aparatur dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan hingga evaluasi.
Keberadaan e-LPPD ini sebagai alat bantu agar setiap daerah dapat segera memasukkan data terkait penyelenggaraan pembangunan daerah.
“Selama ini, tim harus memberikan batas waktu hingga mengingatkan satu per satu kepada daerah yang belum menyerahkan data. Melalui e-LPPD ini akan mudah untuk memasukkan data, sehingga tidak memakan waktu yang lama,” ungkapnya.
Dijelaskannya e-LPPD merupakan inovasi baru yang bisa digunakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan menggunakan sistem online dari semua perangkat daerah. Caranya dengan melakukan entri data besaran maupun data pendukung dalam format yang diizinkan oleh sistem e-LPPD.
Sekdaprov Heru Tjahjono menambahkan, sistem ini merupakan sebuah terobosan inovasi baru yang digagas Gubernur Jatim Soekarwo dalam mendukung Jatim sebagai Smart Province yang mensyaratkan penggunaan IT dalam segala aspek pemerintahannya. Untuk itu, Sekdaprov Heru Tjahjono berharap agar seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk mampu mendukung e-LPPD dengan baik.
“Berkat inovasi yang terus kita lakukan, negara telah menganugerahkan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha sebagai tanda kehormatan tertinggi kepada Pemprov Jatim. Prestasi ini adalah prestasi kita semua. Termasuk prestasi dari tim penyusun LPPD provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim,” imbuh Heru.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim Drs Benny Sampirwanto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memetakan permasalahan serta mencari solusi atas capaian kinerja penyelenggara pemerintahan di 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
“Penilaian LPPD itu indikator kinerjanya banyak sekali. Sehingga kita perlu membuat cara yang lebih cepat untuk pelaporan. Karena selama ini dengan mengumpulkan berkas hard copy kita terus ngobrak-ngobrak agar laporan segera diselesaikan,” tutur Benny.
Benny mengaku Jatim memiliki pengalaman yang selalu baik dalam penilaian LPPD. Bahkan Gubernur Jatim telah mendapatkan dua kali penghargaan Sam Karya Parasamya Karya Nugraha. Sedangkan pada 2018 ini, merupakan penilaian terakhir selama tiga tahun berselang sejak 2015. [tam]
