Gus Ipul menerima surat pernyataan para bidan se Jatim disaksikan Anggota DPR RI Diah Pitaloka.
Konsolidasi Bidan PTT Se-Jawa Timur di Dinkes Jatim
Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jatim akan terus mengawal komitmen pemerintah yang akan mengangkat para bidan dan dokter pegawai tidak tetap menjadi calon pegawai negeri sipil. Bahkan berbagai rumusan usulan akan disampaikan ke Presiden agar tenaga medis tersebut dapat sejahtera.
Menurut Wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ada beberapa klausal yang akan disampaikan ke pemerintah pusat, agar apa yang menjadi keingnan para bidan PTT ini dapat segera terealisasi. “Ada tiga poin yang pertama meminta DPR melakukan revisi terbatas, kemudian kita minta jika dimungkinkan penundaan sementara perekekrutan, sebab tidak dilakukan maka bidan yang mengabdi sekian lama akan tercecer. Ketiga yaitu jika memungkinkan meminta presiden mengambil langkah-langkah memberi payung hukum,” ungkap Saifullah Yusuf disela Konsolidasi Bidan PTT Se-Jawa Timur di Dinkes Jatim (10/5) kemarin.
Selain tiga point tersebut Gus Ipul panggilan Saifullah Yusuf juga mengusulkan adanya hari Bidan Nasional. Usulan tersebut dinilai Gus Ipul adalah hal yang wajar, mengingat tugas bidan yang tidak mengenal waktu menangani persalinan. “Kita akan membuat surat usulan pengangkatan bidan PTT dengan menggunakan sistem yang adil, selain itu mengusulkan pada Presiden mencanangkan adanya hari bidan,” terangnya.
Dewan Pembina Forum Bidan PTT Rieke Diah Pitaloka menerangkan, belum diangkatnya bidan PTT ini kuncinya ada pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. “Jadi kalau Presiden bisa langsung menginstruksikan pada menterinya, itu lebih baik. Ini bukan masalah ecek-ecek, ini masalah serius. Kalau Presiden bisa mengevaluasi juga kerja menterinya,” urainya.
Rieke yang juga legislator dari PDI-P ini menilai perjuangan bidan PTT tinggal selangkah lagi. Komitmen pemerintah mengangkat bidan PTT jadi PNS perlu adanya pengawalan. “Mereka para Bidan ini bisa diangkat jadi PNS pusat. Anggaran bagi mereka berstatus PTT pusat ada di APBN 2016, jadi perlu adanya komunikasi antara Menpen dan Menkes,” ujarnya.
Saat ini dirinya tengah mendorong agar DPR RI membuat payung hukum agar status para PTT ini semakin kuat. Proses revisi lanjutnya tengah dibahas, sehingga nantinya pembahasanya bisa masuk prolegnas 2016. “Butuh payung hukum dan kita coba untuk proses revisi, itu kan pasti lama juga, jalan tengahnya sesuai peraturan perundangan yang ada mencari celah bagaiman ada keputusan presiden,” kata Rieke.
Sementara itu Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jatim, Netti Herlina menimbau pada semua anggota IBI tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mengaku bisa menjadikan bidang PTT menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang.”Semua diharapkan sabar dan jagan sampai tertip,” imbuhnya
“Mengingat fungsi dan peran ribuan Bidan PTT di setiap desa sangat penting dan rata-rata sudah mengabdi selama 10 tahun, maka kami memfasilitasi keinginan mereka untuk audiensi dengan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf dan Anggota DPR RI Komisi IX Rieke Diah Pitaloka,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadiinkes) Jatim, Harsono.
Kadinkes berharap, keinginan bidan PTT ini dapat terfasilitasi semua, sesuai peraturan dan perundang-undangan. Sampai saat ini Dinkes Jatim mencatat dari total 3.340 bidan PTT, sebanyak 662 orang berusia di atas 35 tahun sedangkan sisanya berusia di bawah 35 tahun. [dna]
