Pemprov Jatim Kembangkan UMKM Berbasis Regulasi-Subsidi

Wagub Jatim Saifulah Yusuf menghadiri dan membuka Temu Mitra Nasional Lembaga Pengelola di Empire Palace Hotel.

Wagub Jatim Saifulah Yusuf menghadiri dan membuka Temu Mitra Nasional Lembaga Pengelola di Empire Palace Hotel.

Surabaya, Bhirawa
Pemprov Jatim melalui Wakil Gubernur, Saifullah Yusuf, mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah kerjanya dengan penerapan regulasi dan pemberian subsidi yang cukup dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Saifullah saat membuka Temu Mitra Nasional Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Rahun 2014 di Empire Palace, Surabaya, Kamis (13/11).
Ia mengungkapkan, pemerintah telah memberikan perhatian yang lebih bagi pelaku UMKM dan koperasi yang merupakan pahlawan ekonomi. Regulasi tersebut bertujuan agar Koperasi dan UMKM mampu bertahan dari derasnya persaingan usaha yang ada. “Sektor UMKM di negara maju juga ditopang pemerintah berupa regulasi dan subsidi dalam bentuk yang berbeda,” ujarnya.
Saat ini, jelas dia, jumlah pelaku UMKM di Jatim sebanyak 6 juta dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 11 juta. Jumlah UMKM yang begitu besar memberikan kontribusi sekitar 54 persen terhadap PDRB Jatim. “Keberadaan UMKM sangat luar biasa. Jumlahnya banyak, namun jika digabungkan menjadi satu dapat menggerakkan ekonomi suatu daerah,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus tumbuh pesat ikut didorong oleh keberadaan UMKM. Dalam keadaan apapun sepanjang sejarah perekonomian di Jatim UMKM telah mampu berdiri kuat di tengah hantaman krisis ekonomi dunia. “Ada krisis maupun badai ekonomi, UMKM tetap berdiri kokoh. Untuk itu, kami bangga karena Indonesia terutama Jatim mempunyai perhatian lebih terhadap keberadaan UMKM,” katanya.
Ia mengatakan, dari sebanyak 6 juta sektor UMKM di Jatim sebanyak 260.000 lebih sudah mengekspor produknya diberbagai negara. Kondisi itu menunjukkan bahwa peran dan produk yang dihasilkan oleh UMKM yang dikirim ke luar negeri telah memenuhi standar internasional.
“Sementara sisanya, Pemprov Jatim akan mendorong dan memberikan pendampingan guna meningkatkan usahanya terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015,” katanya.
Pada masa mendatang, lanjut dia, produk UMKM harus terus berbenah dan ditingkatkan standarnya. Apalagi pada Pasar Bebas Asean 2015, arus barang mobilitasnya akan semakin tinggi. Bahkan, tidak ada pilihan lain bagi UMKM untuk tetap bertahan dengan kualitas produknya saat ini.
“Tuntutan ke depan bagi pelaku usaha, adanya transparansi produk. Masyarakat saat ini menuntut transparansi produk yang dimulai dari komposisi, cara memasak, penyajian, produk yang akan disajikan,” katanya.

LPDB-KUMKM
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDB-KUMKM), Kemas Danial, mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. “Upaya itu kami lakukan dengan membidik sektor pangan melalui penyaluran 70 persen dana bergulir,” katanya.
Ia menyatakan, hal tersebut sejalan dengan salah satu cita-cita pemerintahan baru bahwa dalam tiga tahun mendatang tercapai kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, dana bergulir kelolaan LPDB akan difokuskan untuk mendukung pengembangan KUMKM sektor pangan.
“Untuk itu, titik berat penyaluran mendukung infrastruktur sektor pangan seperti penyaluran pupuk melalui koperasi. Dan, bukan ke pembibitan benih pangan atau seterusnya,” ujarnya.
Pada tahun ini dana bergulir yang diserap oleh mitra hingga 22 September 2014 sebesar Rp1,59 triliun. Angka tersebut dialokasikan dari target penyaluran tahun 2014 sebesar Rp2,65 triliun. “Sementara tahun depan, kami targetkan anggaran dana bergulir meningkat menjadi Rp2,75 triliun,” katanya. [iib,ant]

Tags: