Pemprov Jatim Perjuangkan Kesetaraan Gender Kehidupan Berpolitik

Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Ida Tri Wulandari SH ME mewakili Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM saat membuka acara pemberdayaan perempuan di Surabaya, Rabu (29/6).

Pemprov Jatim, Bhirawa.
Masih belum terpenuhinya kuota 30 persen bagi perempuan dalam keterlibatannya berpolitik dan keterwakilan di parlemen, mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim. Pemprov ingin kuota tersebut bisa terpenuhi, meski sejatinya jumlah tersebut masih dirasa kurang adil.

Agar target tersebut bisa terpenuhi, Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) menggelar acara Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi dengan tema Orientasi Peran Perempuan dalam Bidang Politik, di Papilio Hotel, Surabaya, Rabu (29/6).

Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Ida Tri Wulandari SH ME menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, DPR RI, DPD dan DPRD mengamanatkan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen.

“Kuota tersebut masih jauh dengan kenyataannya. Walau sejatinya angka 30 persen masih dinilai tidak adil, namun sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut hal ini sebagai langkah maju, untuk memberi gerak perekrutan kaum perempuan dalam langkah politiknya. Apalagi Jatim berdasarkan demografi mempunyai jumlah penduduk yang besar yakni 40,67 juta, dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak yakni 20,37 juta orang,” papar Novi.

Salah satu pemberdayaan perempuan yang perlu didukung, lanjutnya, adalah dibidang politik. Dimana isu gender dalam politik adalah masih ada ketimpangan keterwakilan perempuan diberbagai bidang leadership, dan masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Menurut Novi, komitmen terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan upaya mensejajarkan peran perempuan dengan laki-laki, dalam mengelola sumber daya pembangunan. Sehingga kesenjangan gender dapat dihindari. Dari sinilah perlu adanya orientasi bagi kaum perempuan, terutama dibidang politik untuk mengangkat aka keberadaan kaum perempuan di bidang politik.

“Pada 2024 nanti akan ada pemilu presiden dan legislatif pada bulan Februari. Kemudian pada November ada Pilkada serentak. Tahun 2022 akan ada kepala daerah yang habis masa jabatannya. Tahun 2023 ada 18 kabupaten/kota dan 2024 ada 14 kabupaten,” kata Novi.

Oleh karena itu, lanjutnya, mulai tahun ini dan tahun depan harus sudah dipersiapkan dan dikerjakan sebelum dan sesudah terpilih. Kemudian bagaimana peran perempuan dalam politik ini harus bisa lebih mendobrak, paling tidak kuota 30 persen dapat terpenuhi.

“Kami ingin tidak hanya perempuan yang berkiprah dibidang politik saja, tapi para pemilih perempuan dan terutama pemilih pertama atau pemula. Oleh karena itu marilah dalam kesempatan ini lebih berdiskusi secara intens untuk membahas apa yang perlu dipersiapkan dan dipahami tentang politik dan berpolitiknya,” terangnya.

Novi berharap, dengan organisasi kemahasiswaan dan beragamnya organisasi perempuan yang tumbuh saat ini, dilihat secara positif dan diletakkan pada konteksnya yakni saling mengisi dan melengkapi. “Penyatuan banyak kekuatan dalam gerakan mahasiswa dan organisasi perempuan ini akan kian mempertinggi posisi Jatim dalam berpolitik terutama kaum perempuan,” tandasnya. [iib.hel]

Tags: