Heru Tjahjono
Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim baru saja melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama yang selama ini kosong. Tercatat ada 13 pejabat setingkat eselon II yang telah dilantik berasal dari promosi eselon III dengan mekanisme seleksi terbuka. Otomatis, daftar kekosongan jabatan eselon III di Pemprov Jatim menjadi semakin panjang.
Hingga saat ini, kekosongan jabatan untuk kursi eselon III di Pemprov Jatim telah mencapai 102 jabatan. Untuk itu, pengisian jabatan dipastikan bakal segera dilakukan. Sekretaris Daerah Provisni Jatim Heru Tjahjono mengakui, setelah adanya pelantikan eselon II hasil seleksi terbuka jumlah kekosongan jabatan eselon III semakin bertambah.
Karena itu, kekosongan jabatan di level eselon III akan segera dilakukan pengisian. “Tetap akan diisi dengan pejabat struktural eselon III. Segera dan secepatnya,” tutur Heru tanpa memberi kepastian waktu pengisian jabatan dilakukan, Kamis (13/2).
Heru mengaku, pengisian jabatan eselon III tetap harus menunggu arahan dan perintah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Namun, pihaknya memastikan kekosongan itu akan tetap diisi karena tidak terkait dengan perampingan birokrasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB. Pengisian bisa dilakukan melalui mutasi maupun promosi dari eselon IV naik menjadi eselon III.
“Tidak semua OPD terimbas dengan kebijakan perampingan birokrasi. Kita masih menginventarisir seberapa banyak posisi yang akan dirampingkan dan berdampak pada berapa banyak pejabat,” ungkap Heru. Salah satu yang terkena imbas perampingan birokrasi, lanjut dia, adalah intansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurcholis menambahkan, kekosongan eselon tiga tersebar di UPT dan cabang dinas serta bidang dan bagian di bawah OPD. Secara rinci, kekosongan eselon IIIb sebanyak 48 jabatan dan eselon IIIa sebanyak 54 jabatan. Sedangkan untuk kekosongan jabatan eselon IV mencapai 165.
“Eselon III tidak terdampak perampingan, karena hanya eselon IV terkena imbas perampingan dari struktural ke fungsional. Itu pun hanya beberapa OPD tertentu,” tutur Nurcholis. Mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim ini mengungkapkan, berdasar surat edaran Menteri Dalam Negeri yang terakhir, instansi yang terimbas perampingan birokrasi hanya OPD yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pelayanan publik. [tam]
