Gubernur Jatim Dr H Soekarwo Mendampingi Mendagri RI Tjahyo Kumolo Membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim.
Pemprov, Bhirawa
Salah satu syarat untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat adalah dengan memacu pembangunan infrastruktur. Sebab dengan infrastruktur yang baik, perputaran barang akan berjalan lancar baik yang berasal dari Jatim maupun yang keluar dari Jatim.
Terdapat beberapa proyek strategis sebagai prioritas yang dinilai akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan perekonomian Jatim. Untuk infrastruktur darat, Pemprov Jatim sedang membangun jalan tol mulai ujung timur di Banyuwangi sampai barat menghubungkan Jatim dengan Jateng.
Secara berurutan akan sedang dibangun jalan tol Mantingan-Kertosono progress 61,04 persen, Kertosono-Mojokerto progress 83,01 persen, Mojokerto-Surabaya progress 79,18 persen, Krian-Legundi-Bunder, Gempol-Pandaan sudah diresmikan sejak 2015, Pandaan-Malang progress 4,03 persen, Gempol-Pasuruan progress 39,65 persen, Pasuruan-Probolinggo progress 18,56 persen, Probolinggo-Banyuwangi.
“Dengan demikian khusus jalan tol Mojokerto-Surabaya akan dioperasionalkan satu lajur pada lebaran 2017. Tujuannya agar masyarakat yang ingin mudik bisa mempersingkat waktu,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencanca Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jatim Tahun 2018, di Grand City, Surabaya, Rabu (12/4).
Dalam pembangunan diakui permasalahan yang menjadikan pembangunan belum berjalan optimal, khususya terkait pengadaan lahan tanah wakaf, tanah kas desa, dan beberapa asset pemerintah. Untuk itu, pemecahannya dilakukan melalui penitipan uang pengganti ke kas Negara. “Apabila nantinya diputuskan pengadilan harga naik, pihak pengelola akan memberikan kekurangannya,” ujarnya.
Pemprov Jatim juga melakukan pembangunan jalan lintas pantai selatan dengan panjang 676, 82 km yang melintasi Kab Pacitan, Kab Tenggalek, Kab Tulungagung, Kab Blitar, Kab Malang, Kab Lumajang, Kab Jember dan Kab Banyuwangi. Saat ini sudah terbangun sektiar 390,92 km atau 57,8 persen, dan yang belum terbangun sektiar 285,9 km atau 42,2 persen.
Apabila dihitung, pembangunan jalan lintas selatan masih membutuhkan dana sekitar Rp3,961 triliun. Dana akan diperoleh melalui loan IDB (Islam Development Bank), loan lanjutan dan diusulkan untuk melalui APBN dan sumber pendanaan lain.
Untuk jalur darat Pemprov Jatim juga menyiapkan double track kereta api dimana menghubungkan Jabar-Jatim. Untuk sisi Jatim, jalur double track sepanjang 206 km dengan rute Kedungbanteng-Madiun 56 km, Madiun-Jombang 86 km, Jombang-Wonokromo 64 km. Pemprov Jatim juga akan membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya, double track lintas timur Surabaya-Banyuwangi dan jalur kereta Stasiun Sidotopo menuju Bandara Internasional Juanda.
Jalur udara juga akan ditingkatkan infrastrukturnya diataranya melalui pengembangan Airport City Juanda, menjadikan Bandara Internasional Terbatas Abd Rahman Saleh Kab Malang diusulkan rutenya Malang-Singapura, Malang-Malaysia dan embarkasi haji.
“Pemprov Jatim juga akan membangun bandara di Kediri karena sudah tersedianya lahan. Tujuan dibangunnya di Kediri adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jatim yang terpadu dengan Jalan lintas selatan dan juga meningkatkan potensi pariwisata disekitar Kediri,” tuturnya.
Untuk jalur laut, Pemprov Jatim akan membangun Pelabuhan Paciran terhadap tol laut, pembangunan Pelabuhan Prigi Trenggalek dimana telah dilakukan persiapan pelaksanaan meliputi update kelayakan dan pembebasan lahan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Awar-Awar Tuban, pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Brondong Lamongan dan Pelabuhan Boom Banyuwangi. Kesemuanya akan meningkatkan konektifitas Jatim dengan daerah lain seperti Kalsel, dan Kalteng
Sebagai upaya menyediakan air bersih, Pemprov Jatim sedang dalam tahap pembangunan Spam Umbulan dimana memberikan manfaat bagi 1,3 juta jiwa (260 ribu sambungan rumah). Direncanakan bisa selesai pada tahun 2020 yang mengaliri beberapa wilayah diantaranya Kab. Pasuruan, Kota,s Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab Gresik dan kawasan industri PIER.
Dorong Daerah Pacu Pertumbuhan Bukan Hanya dari APBD
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro meminta, kabupaten/kota di Jatim untuk melakukan pembangunan yang tak melulu mengandalkan APBD. Sebab kekuatan anggaran yang dimiliki daerah saat ini masih lemah.
“Pemprov Jatim telah memulai skema baru di Indonesia ini. Contohnya adalah pembangunan SPAM Umbulan yang menggunakan skema kerjasama swasta dan badan usaha dengan Pemprov Jatim sevagai penanggung jawab proyek kerjasama sama proyek. Ini yang pertama dan semoga tidak yang terakhir. Mudah-mudahan muncul proyek-proyek dengan skema yang sama,” kata Bambang.
Menurut dia, jika kepala daerah hanya mengandalkan pembangunan lewat APBD, beban kerjanya sangat kecil. “Saya berharap pemprov mau menularkan ilmunya ke kabupaten/kota. Sebab pasti di daerah membutuhkan proyek untuk perbaikan, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Hal lain yang juga mendapat prioritas Bambang, adalah masalah investasi. Alasannya, jika ingin pertumbuhan ekonomi naik dan mengurangi kemiskinan harus ada investasi. Untuk itu, dia mendorong kabupaten/kota untuk memangkas aturan yang mempersulit masuknya investasi.
“Kita ingin pemerintah daerah menciptakan iklim investasi yang baik. Pasti investor akan memilih daerah yang aman dan prospek. Makanya mereka akan rewel. Tapi ini harus bisa dilalui dan bisa dipenuhi daerah untuk bisa mengundang investasi,” tandansya.
68 Persen Usulan Kabupaten/Kota Didominasi Bidang Infrastruktur
Sebelum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Provinsi Jatim digelar, 38 kabupaten/kota di Jatim telah melaksanakan musrenbang mulai 8-21 Maret 2017. Dari hasil musrenbang kabupaten/kota tersebut telah menghasilkan jumlah usulan program/kegiatan yang diusulkan ke provinsi sebanyak 208 program dan 2.946 kegiatan dengan total dana sebesar Rp11,468 triliun.
Dari total usulan tersebut, 68 persen didominasi kelompok bidang infrastruktur yaitu sebesar Rp4,9 triliun lebih. Disusul kelompok bidang pelayanan dasar sebesar 20 persen atau sebesar Rp1,461 triliun lebih, dan kelompok bidang ekonomi sebesar18 persen atau sebesar Rp882 miliar.
“Usulan-usulan tersebut dibahas melalui trilateral meeting antara bappeda kabupaten/kota, perangkat daerah (PD) provinsi, dan bappeda provinsi pada Pra Musrenbang Provinsi yang diselenggarakan padatanggal 5-6 April 2017 di Surabaya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir Budi Setiawan MMT, ditemui disela-sela musrenbang di Grand City Surabaya.
Pada Forum Pra Musrenbang tersebut, lanjut Budi, diperoleh jumlah usulan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diakomodasi dalam program prioritas Propinsi Jatim adalah sebanyak 207 program dan 3.062 kegiatan dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp3,662 triliun.
“Pada pelaksanaan Pra Musrenbang kami juga mengadakan desk untuk menampung usulan pendanaan pembangunan melalui sumber CSR, KPBU, dan bantuan keuangan luar negeri yang melibatkan Forum CSR/KPBU dan lembaga donor internasional,” jelasnya.
Hasilnya adalah jumlah usulan dari 22 kabupaten/kota dan 11 OPD Pemprov Jatim sebanyak 1.154 kegiatan akan diarahkan pendanaannya melalui CSR/KPBU dari perusahaan-perusahaan di Jatim serta bantuan dari lembaga donor internasional.
“Dalam Forum Pra Musrenbang tersebut, kami juga membuka desk untuk membahas Progres Peninjauan Kembali/Revisi RTRW Kabupaten/Kota, inventarisasi progres percepatan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang serta inventarisasi usulan program strategis nasional untuk diteruskan kepada pemerintah pusat,” tandasnya. [iib]
