Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Setelah sukses di mega proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Pemprov Jatim ke depan akan menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembiayaan pembangunan berbagai fasilitas umum. Di antaranya pembangunan fasilitas rumah sakit milik pemprov atau pun infrastruktur.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT menuturkan saat ini ada beberapa proyek di lingkungan Pemprov Jatim yang tengah melakukan proses skema KPBU. Di antaranya adalah proyek pembangunan di rumah sakit.
“Rumah sakit milik pemprov kini tengah gencar melakukan pembangunan untuk mewujudkan rumah sakit spesialis. Seperti di Rumah Sakit dr Soetomo sebagai rumah sakit spesialis kanker, Rumah Sakit Haji sebagai rumah sakit anak dan kecantikan. Begitu pula dengan Rumah Sakit dr Saiful Anwar dan Rumah Sakit dr Soedono akan membuat spesialis khusus,” kata Budi, Minggu (14/5).
Untuk Rumah Sakit dr Soetomo, lanjut mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim ini, telah melakukan kerjasama dengan Bank Jatim. “Makanya Rumah Sakit dr Soetomo sekarang jadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), jadi tidak memberatkan APBD,” ungkapnya.
Selain rumah sakit, kata Budi, ada beberapa proyek infrastruktur yang bakal menggunakan skema serupa. Baik itu pelabuhan, pembangunan tol bahkan lembaga pendidikan. “Pembangunan infrastruktur yang akan menggunakan skema ini seperti di Probolinggo, serta pembangunan Tol Menganti/Legundi-Gresik dari Krian ke Gresik dengan menggunakan pembiayaan melalui Sarana Multi Infrastruktur,” ujarnya.
Budi menuturkan, Jatim membuat inovasi dengan melakukan pembiayaan pembangunan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha karena keterbatasan penerimaan APBN dan APBD. Sedangkan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu perlu dukungan pembiayaan terutama melalui investasi.
“KPBU ini skema baru. Pada 2015, Jatim mendapatkan penghargaan dari PBB atas skema inovatif yang dilakukan Pemprov Jatim terutama menghadapi situasi pembiayaan APBN dan APBD yang semakin terbatas,” ujarnya.
Dijelaskan Budi Jatim menerapkan KPBU atau PPP di SPAM Umbulan atas biaya pemerintah dan sebagian badan usaha agar masyarakat bisa menikmati air minum dan air bersih dengan harga murah. “Kalau dibiayai badan usaha per meter kubiknya Rp 7.000, sedangkan dengan skema efisiensi antar pemerintah serta pembiayaan bersama badan usaha, per meter kubiknya bisa diturunkan menjadi Rp. 2.400,” jelasnya.
Ditambahkannya proyek KPBU SPAM Umbulan direncanakan memiliki kapasitas produksi sebesar 4.000 liter detik, yang akan disalurkan untuk sekitar 1,3 juta orang khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik. [iib]
