Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik mendekati kenyataan. Meski sempat banyak tekanan agar pembangunan smelter dibangun di Provinsi Papua, namun keberhasilan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melobi langsung Presiden Freeport di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, sangat ampuh hingga akhirnya smelter tersebut tetap dibangun di Gresik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr H RB Fattah Yasin MS mengatakan, proyek pembangunan smelter tersebut saat ini sudah pada tahap finalisasi. “Kita sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah sudah siap dengan segala hal yang diperlukan agar smelter tersebut bisa terbangun,” kata Fattah, Kamis (29/1).
Menurut mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim ini, segala yang diperlukan terkait pembangunan proyek smelter ini, Pemprov Jatim siap memfasilitasinya. “Pemprov Jatim akan membantu semua termasuk semua perizinan,” katanya.
Fattah mengatakan, keberadaan investasi puluhan triliun rupiah di Jatim ini diprediksi akan membangkitkan perekonomian di Jatim. “Bisa dibayangkan jika proyek ini sudah berjalan maka akan banyak tenaga kerja yang terserap, UMKM juga bakal lebih banyak peluang, dan masih banyak lagi keuntungan lainnya,” jelasnya.
Terkait penunjang pembangunan ekonomi secara menyeluruh, Fattah mengatakan masih ada beberapa kendala. Di antaranya adalah infrastruktur di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini yang masih belum baik semuanya.
Menurutnya, meski sudah ada upaya percepatan proyek-proyek jalan tol yang ada di Jatim masih sulit bisa diprediksi kapan akan selesai secepatnya. “Kendala klasik pembebasan tanah adalah masalah utamanya. Jika jalan tol ini bisa lebih cepat selesai, saya yakin perekonomian Jatim akan meleasat tinggi tumbuhnya,” jelasnya.
Namun meski kendala di infrastruktur masih ada, dia bersyukur bahwa keberadaan smelter ini akan segara menjadi kenyataan. Karenanya dia optimistis nanti akan terjadi perubahan signifikan saat smelter Freeport sudah ada di Jatim.
“Saya ikut bangga karena Pak Gubernur berhasil menarik investasi besar ini ke Jatim, dan saya yakin ke depan, perekonomian Jatim akan jauh lebih baik lagi. Rencananya smelter ini tidak hanya di Gresik, tapi juga dibangun di Situbondo,” pungkasnya.
Sekadar catatan, Jatim akhir-akhir ini menjadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya di Jatim. Tak hanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tapi juga Penanaman Modal Asing (PMA). Bahkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan Jatim sebagai provinsi paling diburu untuk tempat investasi.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan, tren investasi baik PMDN maupun PMA sejak 2010-2014 berdasarkan lokasi didominasi yang pertama Provinsi Jatim, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. “Tapi di tahun lalu, muncul Kalimantan Timur yang masuk dalam 5 besar tujuan investasi di Indonesia. Daerah ini juga pernah masuk di peringkat tersebut pada 2012 lalu,” ungkapnya.
Berikut lima besar lokasi tujuan investasi untuk PMDN di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2014, yang pertama Jatim dengan nilai investasi Rp 38,13 triliun untuk 303 proyek, kedua Jawa Barat senilai Rp 18,73 triliun sebanyak 258 proyek, ketiga DKI Jakarta sebesar Rp 17,81 triliun sebanyak 118 proyek, keempat Jawa Tengah senilai Rp 13,60 triliun sebanyak 121 proyek dan kelima Kalimantan Timur senilai Rp 12,86 triliun sebanyak 40 proyek.
Terpisah Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengaku belum menerima rencana pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di wilayahnya. “Saya sendiri belum menerima rencana itu, dan belum ada pertemuan apa pun. Saya hanya mendengar dari teman, termasuk yang ada di Jakarta,” kata Sambari di Gresik.
Meski demikian, seandainya perusahaan berkelas internasional itu ingin membuka investasi atau membangun smelter di Gresik, pihaknya meminta agar mematuhi peraturan daerah yang telah dibuat mengenai tata ruang dan wilayah.
Ia mengaku, apabila pembangunan smelter jadi dilakukan di Kabupaten Gresik tentunya akan mengangkat nama daerah ke tingkat internasional, dan secara tidak langsung juga akan menyerap tenaga atau sumber daya manusia asal Gresik.
Sementara Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim mengaku pembangunan smelter di wilayahnya hingga kini masih sekadar ‘kabar burung’ atau isu, sebab belum ada pemberitahuan resmi kepada pemkab.
Menurut Qosim bila Kabupaten Gresik menjadi tempat pembangunan smelter tentunya harus koordinasi dengan daerah lain yakni Papua, dan tidak serta merta menerima investasi tersebut.
“Paling tidak, kita bertemu dulu dengan pemerintah daerah Papua, sebab harus ada koordinasi karena kita satu kesatuan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dia mengaku, secara umum sangat mendukung adanya pabrik Smelter di wilayahnya karena semua fasilitas pendukungnya juga tersedia, seperti pelabuhan, listrik dan penyediaan air, namun hendaknya tetap mengikuti aturan dan tata krama yang berlaku.
Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin memastikan akan membangun smelter di lahan milik PT Petrokimia Gresik, dan melakukan penandatanganan MoU tentang penggunaan lahan dengan Petrokimia. Namun, rencana itu mendapat pertentangan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang mempertanyakan mengapa pengelolaannya dilakukan di Gresik, sementara seluruh kekayaan alamnya berasal dari Papua. [iib,kim]
