Kepala Bappeda Provinsi Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT, saat menjadi narasumber pada Forum Konsolidasi SDG’s di Sapphire Ballroom Hotel Aston, Kabupaten Jember, Kamis (1/3).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim siap menyongsong implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sejak 21 Oktober 2015, SDGs telah ditetapkan sebagai agenda dunia yang memuat sebagai rencana pembangunan bersama hingga tahun 2030 untuk kemaslahatan manusia dan bumi.
Kesiapan untuk melaksanakan SDGs di Jatim tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT, saat menjadi narasumber pada Forum Konsolidasi SDG’s bertemakan ‘Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ di Sapphire Ballroom Hotel Aston, Kabupaten Jember, Kamis (1/3).
Menurut pria yang biasa disapa Budi tersebut, implemantasi SDGs di Indonesia ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Oleh sebab itu, untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs di semua wilayah, diperlukan kerjasama dari semua pihak, yang salah satunya adalah institusi pendidikan. “Forum ini merupakan upaya kita untuk mempercepat implementasi SDGs melalui kerjasama antara Pemprov Jatim, khususnya Bappeda dengan Universitas Negeri Jember,” ujarnya.
Ia menjelaskan, indikator SDGs merupakan perluasan dari indikator MDGs yang mencakup 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. Dengan makin banyaknya indikator, maka untuk mencapainya bisa jadi lebih sulit. Karena itu implementasinya perlu dilaksanakan secara terbuka, terpadu, dan dengan semangat dan disiplin tinggi. “SDGs adalah target yang cukup ambisius sementara sumber daya masih terbatas. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalisasikan sumber daya tersebut semua pihak harus memahami sasaran apa yang perlu diprioritaskan dan diperkuat landasannya,” ungkapnya.
Ditambahkan, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan SDGs. Diantaranya memastikan penerapan prinsip inklusif dan ‘no one left behind’, menyusun database yang komprehensif, terpilah dan terintegrasi, dan mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah.
Kemudian menyelaraskan Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam agenda pembangunan, menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah, dan memastikan SDGs memberikan manfaat kepada seluruh penduduk termasuk di daerah terpencil dan di kepulauan. “RAD Jatim 2018-2019 kita deadline tanggal 10 Mei 2018 sudah harus selesai. Sedangkan untuk pemkab/kota se Jatim tanggal 10 Juli 2018,” ujarnya.
Budi juga menekankan soal pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan RAD-SDG. Selain itu meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi, menyiapkan data dan informasi, melakukann pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan.
Forum Konsolidasi SDG’s bertemakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menghadirkan beberapa tokoh sebagai nara sumber. Diantaranya Prof Dr Ir Achmad Suryana MS, Prof Rudi Wibowo, Ketua SDGs Center UNEJ, Dr Ir Arifin Rudyanto MSc ( Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan SDA) dan Dr Bayu Krisnamurthi MSi. [iib]
