Pemprov Siapkan Rp12,5 M untuk Subsidi Ongkos Angkut

Kapal Laut untuk mudik Lebaran

DPRD Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim, Dr Soekarwo sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp12,5 miliar untuk subsidi ongkos angkut, tenaga atau kuli karung dan tunjangan kemahalan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan di Jatim jelang puasa dan lebaran tahun ini.
“Dimana tahun sebelumnya pada 2016 lalu terpakai Rp9 miliar. Tapi pihak pemprov tetap menyiapkan lebih. Nantinya akan dibahas dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) jika ada tambahan,”tegas Pakde Karwo-panggilan akrab Soekarwo, Senin (24/4).
Ditambahkanya, harga-harga kebutuhan pokok yang ada terjamin stabil sebab stabilitas harga ini berlaku karena data distribusinya terukur secara real time. Apalagi setiap harinya ada beberapa instansi diantaranya Pelindo dan Angkasapura yang mengirimkan data manifest.
“Semua harga kebutuhan pokok selain kedelai dan bawang putih harganya saya pastikan stabil atau aman,” ujar mantan Sekdaprov Jatim ini.
Pada kesempatan sama, terkait penurunan harga cabai saat panen raya Pakde Karwo mengimbau, agar petani cabai mau mengolah cabai menjadi produk olahan berupa pasta atau bubuk. Cara tersebut menurutnya merupakan salah satu antisipasi untuk mencegah menurunnya harga cabai.
Namun cara ini memang agak susah, sebab kultur masyarakat di Indonesia lebih menyukai cabai fresh dibanding cabai olahan. “Saat supply dan demandnya tidak seimbang, maka petani cabai harus mau beralih membuat produksi cabai olahan,” tegasnya.
Sementara itu Anggota DPRDS Jatim, H. Subianto menyambut baik dan mendukung langkah pemprov Jatim ini dalam memberikan subsidi ongkos angkut tersebut. Karena dengan adanya subsidi ongkos angkut dari pemprov paling tidakĀ  dapat mengurangi dan menekan harga bahan pokok di Jatim saat menjelang puasa maupun menjelang lebaran.
“Subsidi ini diharapkan tidak hanya diberikan pada hari lebaran saja, tapi juga menjelang natal, dan Tahun baru. Pasalnya saat momen tersebut harga akan mengalami kenaikan. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah juga membenahi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan, apabila jalan rusak akan mengganggu aktifitas pengiriman pendistribusian bahan pokok, namun apabila jalan tersebut dibenahi maka kebutuhan pokok tidak akan naik dan distribusi menjadi lancar,”ujar Subianto politisi asal Fraksi Demokrat Jatim. [cty]

Tags: