Pemprov Target 27 Ribu UMKM Jawa Timur

Kepala SKK Migas Jabanusa, Ali Mashyar saat memberikan pemaparan di bincang-bincang bincang Memenangkan UMKM di Era Digital 4.0, Rabu (19/12) kemarin. [achmad tauriq/bhirawa]

(Masuk Marketplace Digital di 2019) 

Surabaya, Bhirawa
Untuk memasuki era digital, Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 nanti telah mentargetkan 27 ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa masuk ke marketplace digital. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Drajat Irawan saat dikonfirmasi Bhirawa di sela bincang ‘Memenangkan UMKM di Era Digital 4.0’ di hotel Santika Premiere Surabaya, Rabu (19/12) kemarin mengungkapkan potensi pasar di Jatim sangat besar khususnya pasar digital saat ini. “Target Pemprov Jatim dan Pak Gubenur di tahun 2019 adalah 27 ribu UMKM masuk Marketplace digital. Sementara hingga akhir tahun 2018 ini, ditargetkan 1.200 UMKM bisa masuk ke pasar digital ekspor,” terangnya.
Drajat Irawan menambahkan UMKM di Jatim potensinya sangat besar karena memberi kontribusi yang tinggi pada PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Jatim. “Bahkan secara nasional, kontribusi di Jatim mencapai 20 persen, nomor dua setelah DKI Jakarta. Dan ini membuat Jatim mentargetkan bisa menghadapi tantangan industri 4.0 di masa mendatang mulai saat ini,” ujarnya.
Sedangkan di penghujung tahun 2018 ini, pihaknya juga menyiapkan langkah Warung Digital yang akan dimulai pada Natal 2018. “Warung digital ini akan kami uji cobakan dengan menggandeng Bulog dengan menyediakan produk pokok secara online dengan harga yang lebih murah,” pungkasnya.
Kepala Satuan Kerja Kontruksi Minyak dan Gas (SKK Migas) Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), Ali Mashyar mengatakan bila industri hulu migas juga memiliki peran yang bisa dipakai untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Ada empat kontribusi industri hulu migas yang bisa mendorong UMKM di era industri 4.0 ini. Adapun empat kontribusi itu antara lain, penyerapan tenaga kerja lokal, terciptanya multiplayer effect, program pengembangan masyarakat, dan dana bagi hasil minyak,” jelasnya.
Sementara fokus program pengembangan masyarakat yang dilakukan SKK Migas melalui KKSO (Kontrak Kerjasama Kontruksi dan Operasional) antara lain dengan melakukan pengembangan ekonomi masyarakat mendorong berkembangnya UMKM. “Kemudian pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Juga kemudahan akses informasi, untuk mengambil kesempatan yang ada. Yaitu melalui smartphone , internet dan lainnya,” ujarnya.
Dukungan UMKM juga dapat meningkatkan kapasitas yang dilakukan PT ExxonMobile Indonesia, sebagai salahsatu perusahaan Kontrak Kerjasama Kontruksi dan Operasional (KKKS) di usaha hulu Minyak dan Gas. “Kami mendapat dukungan dari SKK Migas dalam merekomendasi pemberian bantuan kepada UMKM. Untuk saat ini masih terbatas di wilayah kerja kami yang di Jatim ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban serta di Jateng, Kabupaten Blora,” terang Vice President Public & Government Affair Exxonmobil Indonesia, Erwin Maryoto. [riq]

Tags: