Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan moratorium atau penundaan penambahan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) selama 2015. Moratorium ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari para pegawai yang telah ada saat ini, juga bisa dijadikan kesempatan oleh instansi untuk membenahi para pegawainya.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM dengan adanya kebijakan moratorium ini, otomatis Pemprov Jatim tidak bisa merekrut CPNS hingga ada kebijakan baru yang memperbolehkan merekrut CPNS. Kebijakan ini pun secara tidak langsung dapat mengganggu proses pemerintahan di Pemprov Jatim.
“Setiap tahun memang ada ratusan bahkan mencapai seribu PNS yang pensiun. Kami akan memanfaatkan teknologi informasi jika itu bisa dilakukan. Jika tidak bisa, kami akan manfaatkan tenaga yang ada seefektif mungkin. Karena kebijakan moratorium ini bersifat nasional, jadi semua pemerintahan, kementerian dan lembaga negara juga sama,” kata Siswo, Senin (3/8).
Dengan adanya keputusan moratorium ini, Siswo mengimbau masyarakat agar tidak percaya adanya rekrutmen CPNS. Sebab akhir-akhir ini muncul lagi penipuan berkedok rekrutmen CPNS dan sudah ada masyarakat yang menjadi korban.
Kebijakan moratorium ini berdasarkan surat keputusan (SK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Dalam SK tersebut, dijelaskan pertimbangan alasan dikeluarkannya moratorium ini.
Di antaranya, masih banyaknya kementerian/lembaga dan pemda yang belum menyelesaikan kewajiban untuk penetapan struktur organisasi dan peta jabatannya, menetapkan kebutuhan pegawai, berdasarkan hasil penghitungan analisis beban kerja dan belum menyampaikan data riil jumlah PNS.
Pertimbangan lainnya, pemerintah harus menyediakan anggaran untuk menyusun naskah soal, biaya upload naskah soal ke dalam sistem CAT (computer assessment test), dan biaya pelaksanaan seleksi/tes dalam jumlah yang tidak sedikit. “Dalam SK tersebut juga dijelaskan, pemda diminta untuk menyelesaikan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja serta melakukan perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai,” katanya.
Batu Tak Ada Penerimaan
Sementara itu maraknya penipuan penerimaan CPNS dari jalur Honorer Daerah (Honda) sudah diantisipasi oleh BKD Kota Batu. Antara lain dengan langkah pembinaan secara berkala kepada para Honda.
“Langkah pembinaan kepada Honda kita lakukan sama dengan PNS. Bahkan Honda kita kumpulkan secara berkala untuk mendapat informasi dan pembinaan disiplin,” ungkap Kepala BKD Kota Batu Achmad Suparto, Senin (3/8).
Ketika BKD Kota Batu menerima surat edaran dari Pemprov Jatim tentang kewaspadaan atas praktik penipuan tenaga Honda lolos menjadi CPNS, hal ini juga sudah disampaikan baik per surat ke masing-masing SKPD maupun secara langsung ke tenaga Honda.
Jika ada gejala atau informasi terkait penipuan dengan modus tersebut, maka SKPD harus segera berkoordinasi dengan BKD Kota Batu.
“Kami tidak ingin tenaga Honda khususnya K2 yang tidak lolos CPNS pada 2014 lalu menjadi korban penipuan, makanya BKD berupaya melakukan langkah antisipasi,” tegasnya.
Dijelaskan Suparto, tenaga Honda K2 di Pemkot Batu total mencapai 112 orang. Dari jumlah tersebut 57 orang tenaga Honda K2 lolos seleksi menjadi CPNS. Sedangkan sisanya sebanyak 55 orang tenaga Honda yang tidak lolos seleksi dan saat ini masih terus bekerja di sejumlah instansi di Pemkot Batu.
“BKD bersama Komisi A DPRD sudah dan akan terus berupaya agar tenaga Honda K2 sisa tidak lolos CPNS bisa diikutkan menjadi CPNS tahap selanjutnya,” ucap Suparto.
Selain tenaga Honda K2, di Pemkot Batu masih memiliki tenaga Honda di luar K2 yang jumlahnya mencapai 516 orang. Mereka umumnya bekerja sebagai tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Kota Batu. Jumlah tenaga Honda di luar K2 tersebut nasibnya sudah pernah diperjuangkan dan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara langsung. Namun Menpan belum ada respon hingga sekarang ini.
Sehingga nasib tenaga Honda Pemkot Batu di luar K2 juga belum jelas hingga saat ini, apakah bisa diangkat CPNS atau tidak. [iib,sup]
