Dr Amin Widodo
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim menunjuk Dr Amin Widodo dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS menjadi Ketua Tim Kajian Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi Kegiatan Pengeboran PT Lapindo Brantas. Amin sendiri selama ini dikenal sangat menentang pengeboran kembali Lapindo di sumur eksplorasi migas di wilayah Tanggulangin Sidoarjo.
“Beberapa waktu lalu kita melakukan rapat dan sepakat untuk membuat kajian tentang aspek teknis, sosial dan ekonomi kegiatan pengeboran PT Lapindo. Tim yang ditunjuk dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS yang diketuai Dr Amin Widodo. Untuk anggarannya diambilkan dari pemprov,” kata Kepala Dinas ESDM, Dewi J Putriatni, Selasa (19/1).
Kajian dilakukan untuk mengetahui secara pasti kondisi bawah permukaan setelah terjadinya semburan lumpur di wilayah sekitar lokasi pusat semburan. Selain itu, juga untuk mengetahui respon masyarakat terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah sekitar lokasi pusat semburan.
“Kami juga ingin mengetahui luasan area berdampak berupa penurunan tanah akibat semburan lumpur. Jangka waktu pelaksanaan kajian adalah tiga bulan ke depan dimulai sejak 18 Januari 2016,” tuturnya.
Lingkup kajian meliputi kajian teknis yang dilakukan dengan pendekatan geologi, geofisika dan geodesi untuk mengetahui kondisi bawah permukaan dan di atas permukaan. Selain itu, juga kajian sosial dan ekonomi. Kajian sosial dan ekonomi dilakukan dengan survei respon masyarakat terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas serta kerentanan sosial dan ekonomi penduduk sekitar terutama di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Dewi, rapat persiapan pembentukan tim kajian dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim, Pj Bupati Sidoarjo beserta dengan jajarannya, Kepala SKK Migas Jabamanusa, Tim dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS, Badan Penanggulangan Lumpur (BPLS) Sidoarjo serta PT Lapindo Brantas.
“Kajian juga meminta adanya dukungan penyediaan data yang akan disuplai oleh pihak-pihak terkait yaitu dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, SKK Migas Jabamanusa, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan PT Lapindo Brantas,” pungkasnya. [iib]
