Komunitas Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) Sumenep menyegel ruangan Komisi II DPRD Sumenep, Senin (19/2).
Sumenep, Bhirawa
Sejumlah aktifis pemuda yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) Sumenep menyegel ruangan Komisi II DPRD setempat. Mereka kecewa terhadap Komisi yang membidangi ekonomi, karena tidak merespon permohonan audiensi terkait pengangkatan salah seorang Komisaris BPRS Bhakti Sumekar.
Anggota Kompak, Shohib Ghani mengatakan, pekan lalu pihaknya telah mengajukan permohonan untuk audiensi, namun tidak ada tanggapan. Bahkan, saat didatangi ruangan Komisi II tersebut kosong melompong. Informasi yang diterima di gedung rakyat itu, Komisi II sedang kunjungan kerja keluar kota. “Surat kami sudah lama disampaikan ke Komisi II. Tapi tidak pernah ada jawaban, apakah bisa atau tidak dan kalau bisa, kapan kami bisa bertemu. Mereka malah selalu keluar kota,,” kata anggota KOMPAK, Shohib Ghani, Senin, (19/2).
Menurutnya, wakil rakyat seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat dari pada hanya keluar kota dengan alasan kunjungan kerja. Lebih parah lagi, empat Pimpinan Dewan juga tidak ada ditempat sehingga para pemuda anti korupsi itu tidak ada yang menemuinya dan akhirnya meluapkan kekecewaannya dengan menyegel ruangan Komisi II. “Ini salah satu bentuk kekecewaan kami. Kalau dalam waktu dekat tetap tidak ada respon baik dari komisi II, kami pastikan akan datang dengan membawa massa yang lebih banyak,” paparnya.
Kedatangan aktifis tersebut merupakan tindak kanjut audensi sebelumnya dan juga mereka ingin tahu dasar hukum tentang pengangkatan istri Bupati Sumenep, Nur Fitriana Busyro sebagai Komisaris BPRS Bhakti Sumekar. Sebab, istri bupati itu hanya berijazah D3 Kepariwisataan, padahal sesuai aturan, anggota Komisaris itu minimal berijazah S1. “Kami hanya ingin sharing pendapat soal proses pengangkatan istri bupati sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar,” ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah aktifis mahasiswa juga berkali-kali melakukan aksi mempertanyakan soal proses pengangkatan istri bupati sebagai Komisaris BPRS Bhakti Sumekar. Mereka juga mempertanyakan tahapan-tahapan dan persyaratan pengangkatan Komisaris salah satu BUMD tersebut. [sul]
