Pemuda Pancasila Kabupaten Kediri Pastikan Dukungan ke DD

Kabupaten Kediri, Bhirawa
Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kediri memastikan dukungannya ke pasangan calon Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana – Dewi Maria Ulfa (DD) dalam Pilkada yang bakal digelar 9 Desember mendatang.

Dukungan PP Kabupaten Kediri ini dinyatakan oleh Ketua PC PP Kabupaten Kediri Helmi Ansori dalam Rakercab PP Kabupaten dan dialog terbuka bersama calon Bupati Kediri Mas Dhito, di ruang Simponi hotel front in Kabupaten Kediri , Senin (20/10).

“Tanpa tanya, tanpa syarat kita menyatakan dukungan ke mas dhito,” tegas Helmi dihadapan Mas Dhito. Lebih lanjut, Helmi mengungkapkan jika dukungannya ini adalah hasil dari rapat kerja bersama MPC dan MPO, dari rapat ini mereka menyampaikan pendapat dan mendukung Pasangan Dhito-Maria dalam pilbup mendatang.

“Kita membentuk relawan DD, saat ini sudah terbentuk 26 di PAC, dan akan kita kembangkan di 344 desa di Kabupaten Kediri,” terangnya. Kendati langkah- langkah dukungan dari PP sudah dimulai namun pihaknya tidak menargetkan perolehan suara dalam pilbup nanti,

“Kita akan bekerja maksimum dulu, karena belum bicara masalah prosentase kemenangan, ini akan membuat lalai kita, karena masih harus ada penyesuaian di masyarakat,” ujar Helmi.

Ditanya massive nya gerakan bumbung kosong, Helmi menilai hal wajar, kendati demikian pihaknya akan berusaha memberikan pengertian pada masyarakat.

“Kita bersama sama, melakukan komunikasi yang benar pada masyarakat yang belum sama,” tandasnya. Sementara, Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang biasa disapa Mas Dhito dihadapan seluruh pengurus dan anggota PP Kabupaten Kediri seperti biasa membeberkan semua program yang bakal diusung jika terpilih menjadi Bupati dari mulai reformasi birokrasi, pendidikan, UMKM dan lain – lain.

“Program yang paling atas atau yang utama masih reformasi birokrasi, lebih untuk mengubah pola birokrat yang ada di kabupaten Kediri, terima ada pejabat terkait yang menyalahgunakan wewenang dan berperilaku koruptif saya tidak bisa berkompromi.

Lebih lanjut dalam reformasi birokrasi ini, menurut Mas Dhito ada pembubaran Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3). “Kenapa tim TP 3 dibubarkan, saya akui TP 3 ini kewenangan sudah melampaui kewenangan bupati, agar tidak bias dimasyarakat harus dibubarkan,” ujarnya. [van]

Tags: