Pemutaran Film G30S PKI Dimaknai Sejarah, Jangan Masuk Pro Kontra

DPRD Surabaya,Bhirawa
Perintah Panglima TNI untuk memutar kembali film  Pengkhianatan G 30 S PKI  menjadi pro kontra di dunia maya. Sementara pihak menyebut film tersebut tidak layak ditonton karena mengandung unsur kekerasan. Namun ada yang mengamini perintah Panglima TNI sebagai media belajar sejarah.
Seperti halnya dengan , Wakil ketua DPRD Surabaya, Dr Ratih Retnowati menyebut sebaiknya masyarakat tidak perlu masuk ke dalam kontroversi soal kebenaran sejarahnya, tetapi cukup memaknai terjadinya sejarah itu.
“Terlepas dari kontroversi yang saat ini terjadi di masyarakat, sebenarnya sudah menjadi domain dan kewajiban pemerintah untuk menyajikan cerita sejarah bangsa ini yang benar. saya tidak dalam kapasitas menilai, apakah sejarah yang di filmkan itu benar atau salah,” ucapnya. Selasa (19/9).
Untuk itu, politisi perempuan asal Fraksi Demokrat yang kini menduduki posisi Ketua DPC Surabaya ini meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya Kota Surabaya, untuk tetap bersikap bijak.
“Itu kan sudah dijadikan momen nasional, bahwa tanggal 30 september dan tanggal 1 itu menjadi hari besar nasional yang wajib diperingati, maka yang harus kita ikuti, contohnya pengibaran bendara setengah tiang dan sebagainya,” tandasnya.
Bagi kami, lanjut istri perwira tinggi Kepolisian ini, sejarah itu tetap penting, dan sudah seharusnya bangsa ini tidak melupakan sejarah yang pernah terjadi, karena bisa menjadi referensi perjalanan pemerintahan dan negara ini dimasa mendatang.
Untuk diketahui, Film Pengkhianatan G 30 S PKI yang berdurasi sekitar 220 menit ini diproduksi pada 1984, dan almarhum Arifin C. Noer didapuk menjadi sutradara film itu.
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memerintahkan TVRI menayangkan film itu setiap 30 September. Murid-murid sekolah juga diwajibkan menonton film propaganda tentang pemberontakan PKI versi Soeharto atau Orde Baru ini. [gat]