Kepala BPBD Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM bersama Kalaksa BPBD Jatim Sudarmawan saat mengikuti kegiatan Rakernas BNPB di Ballroom Sahid Raya Hotel Yogyakarta.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim melakukan penanggulangan bencana, dengan mengandalkan program ‘Info Tujuh Menit’ yang menggunakan informasi teknologi (IT). Pemanfaatan IT ini menjadikan informasi akurat, bisa diketahui mulai dari lokasi bencana, berapa jumlah korbannya hingga berapa jumlah biaya dibutuhkan untuk penanganan dampak bencana.
Menurut Sekdaprov Jatim yang juga Kepala BPBD Provinsi Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM, penanganan bencana cepat bertindak dan tertangani yang dikenal dengan ‘Informasi Tujuh Menit’ ini melalui IT ini telah dilakukan di Jatim sejak 2014 lalu. Untuk itu, program kerja BPBD Jatim 2016, sudah bisa tertangani semua berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara BPBD Jatim dengan BPBD kabupaten/kota se-Jatim.
“Sesuai arahan Kepala BNPB Bapak Laksamana Williem saat Rakernas BNPB di Jogjakarta pekan lalu, semua BPBD se-Indonesia harus cepat tanggap dan professional dalam menangani bencana itu sudah kita lakukan,” kata Sukardi, Minggu (26/2).
Sukardi mengatakan, pada 2016 Pemprov Jatim menganggarkan dana sebesar Rp150 miliar digunakan untuk penanganan dan perbaikan paska bencana. Pada 2017, anggarannya tetap sama yakni Rp150 miliar, karena memang BPBD Jatim sudah melakukan pemetaan bencana dengan baik. Sehingga diharapkan dengan anggaran sebesar itu, sudah mampu menanggulangi keadaan bencana darurat di tahun ini di Jatim.
Sesuai dengan arahan Kepala BPBN, lanjunya, yakni BPBD se-Indonesia harus lebih tanggap dalam menangani masalah sekaligus juga SDM yang ada di BPBD hendaknya lebih tangguh, lebih sigap dan lebih profesional dalam menyikapi dan menangani masalah-masalah bencana di daerahnya.
Dengan cepat tanggap dengan apa yang terjadi, maka diharapkan BPBD tidak hanya melakukan penanganan hanya saat terjadi bencana saja tapi sebelum terjadi sesuatupun seharusnya BPBD sudah mengantisipasi jangan sampai terjadi bencana. “Sebab, bila tidak diantisipasi, maka biaya yang akan dikeluarkan sangat mahal dan besar sekali. Dan hal tersebut pasti akan menghabiskan anggaran ABPD maupun APBN,” jelasnya.
Sementara itu, saat memberikan pengarahan, Kepala BNPB Laksamana Williem, mengatakan, Rakernas yang dilaksanakan empat hari kerja dengan diikuti 3.200 orang peserta se Indonesia ini, bertujuan ingin mewujudkan BPBN dan BPBD se Indonesia menjadi tangguh, cekatan dan profesional dalam menyikapi dan menangani semua permasalahan bencana. Baik bencana alam maupun bencana yang datangnya dari manusia atau human error.
Bagaimanapun yang namanya bencana itu pasti kompleks dan datangnyapun tidak bisa diketahui dengan pasti. Karena bencana bisa datang kapan saja serta dimana saja. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang baik dan solid, baik koordinasi antar BPBD maupun dengan antar instansi terkait.
“Selain masalah tersebut, rakernas juga dilakukan sebagai sarana evaluasi pencpaian kinerja BPBN dan BPBD tahun 2016. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala serta permasalahan apa yang sangat urget dan krusial di tahun 2016 kemarin, sehingga hal tersebut tidak bisa ditangani atau tertangani dengan baik,” pungkasnya. [iib]
