Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung Sudah Habiskan Rp 52 Miliar

Bupati Maryoto Birowo berbincang dengan Kapolres AKBP Handono sebelum rakor bersama pimpinan DPRD Tulunaggung dimulai, Rabu (1/8) siang.

Tulungagung, Bhirawa
Sampai saat ini dalam tahun 2021 penanganan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah menghabiskan dana anggaran Rp 52 miliar. Dana tersebut banyak tersedot di sektor kesehatan.

Demikian diungkapkan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai rakor penanganan Covid-19 di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (1/9) siang. “Di tahun 2021 ini sampai sekarang dana yang terpakai untuk penanganan Covid-19 sudah Rp 52 miliar,” ujarnya.

Ia meyakini anggaran untuk penanganan Covid-19 akan terus bertambah sampai akhir tahun. Terlebih belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

“Kebanyakan dari dana Rp 52 miliar itu untuk penanganan bidang aspek kesehatan. Tetapi kami pun masih punya kemampuan dana sampai Rp 150 miliar,” tambahnya.

Menurut orang nomor satu di Tulungagung ini bantuan pemerintah untuk warga dalam penanganan Covid-19 sudah terlaksana. Termasuk bantuan dari pemerintah pusat dan juga bantuan obat-obatan dari Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.

Selanjutnya Bupati Maryoto Birowo mengungkapkan jika dalam rakor yang dihadiri pimpinan dewan dan pimpinan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung tersebut dibahas pula tentang kelanjutan dari penurunan level pemberlakukan PPKM di Kabupaten Tulungagung dari level 4 ke level 3. “Kami bersepakat untuk tetap melakukan pengetatan dan pendisplinan protokol kesehatan (prokes) meski sudah ada penurunan level PPKM. Masyarakat pelu juga ditingkatkan kesedarannya dalam pendisplinan prokes sampai pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan DPRD Tulungagung mengapresiasi kinerja Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung yang telah berhasil menurunkan level dari level 4 menjadi level 3 dalam pemberlakuan PPKM. “Kami mengapresiasi itu. Dan kami juga bagian dari satgas tersebut,” ujarnya.

Ia membantah jika Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, yakni Bupati Maryoto Birowo, dipanggil dewan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai petemuan koordinasi atau rakor.

“Kami ingin dengan semangat kehatian-kehatian, kita semua atau masyarakat tidak euforia ketika sudah turun level dalam pemberlakukan PPKM. Jangan sampai mengabaikan prokes,” tuturnya.

Mengenai anggaran Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Marsono menyebut harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. DPRD Tulungagung tidak ikut campur dalam penganggarannya karena sesuai aturan tidak harus melalui persetujuan dewan. “Kami tunduk patuh pada kontruksi hirarkis pemerintahan,” pungkasnya. (wed)

Tags: