Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait di Pendopo Kabupaten Pasuruan dalam pemaparan bencana banjir di Pasuruan yang terjadi sejak sebulan terakhir, Kamis (2/2). [Hilmi Husain]
Pasuruan, Bhirawa
Pemkab Pasuruan mengakui bahwa banjir yang terjadi sejak sebulan terakhir membawa dampak luar biasa pada kerusakan inflastruk jalan. Termasuk melemahnya perekonomian Pasuruan hingga Jatim.
Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyampaikan sumber bencana banjir di wilayah Kabupaten Pasuruan, selain akibat curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 100 mm/hari, juga karena 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, antara lain Sungai Kedunglarangan, Welang, Rejoso, Petung dan Laweyan. Pasca terjadinya banjir, pihaknya hanya melakukan penanganan sebatas kedaruratan.
“Bencana banjir yang terjadi selama sebulan kemarin, kami sudah melakukan penanganan dan perbaikan. Dari anggaran biaya tak terduga yang kami siapkan untuk 2017 sebesar Rp 9 miliar sudah terpakai Rp 5 miliar. Penanganan hanya bersifat kedaruratan saja,” ujar Irsyad Yusuf, Kamis (2/2).
Menurut Irsyad, besaran dana kedaruratan dari APBD 2017 yang sudah terpakai itu hanya untuk jangka pendek. Yakni melakukan pembersihan sangkrah di gorong-gorong, pemasangan sandbag, perbaikan jembatan, perbaikan saluran irigasi disejumlah titik yang harus segera dilakukan, penanganan darurat tanggul jebol dan pemasangan bronjong serta dapur-dapur umum hingga penyaluran makanan siap saji yang terus menerus.
“Saat ini, upaya jangka pendek itu yang kami lakukan. Upaya jangka panjangnya adalah menormalisasi di 5 DAS Pasuruan. Karena, ke 5 DAS Pasuruan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Provinsi Jatim dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tandas Irsyad Yusuf.
Terkait anggaran jangka panjangnya, adik kandung Gus Ipul menambahkan pihaknya mengusulkan bantuan anggaran ke Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) di Jakarta, mencapai Rp 699 miliar.
“Hasil koordinasi dan kebencanaan di Jakarta, intinya untuk penanganan kerusakan dan perbaikan sarana dan prasarana yakni dengan lakukan normalisasi dan optimalisasi. Makanya kami berharap segera ada realisasi dari usulan ke pemerintah pusat. Jika tak bisa keseluruhan, bisa diambil skala prioritas. Semoga di APBN-P 2017 bisa dimasukkan anggaran untuk normalisasi DAS-DAS di Pasuruan,” terang Irsyad Yusuf. [hil]
