Penanganan Kali Lamong Butuh Rp 904 M

Pemprov Jatim, Bhirawa
Dinas PU Pengairan Jatim memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan penanganan banjir akibat luapan Kali Lamong sebesar Rp904 miliar, dan pengerjaannya dimulai  tahun 2016 secara multiyears dan ditargetkan selesai dalam empat tahun.
”Jumlah anggaran multiyears dari APBN pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Dana itu dari pusat. Dan itu untuk kontruksi saja, bukan untuk pembebasan lahan,” kata Kepala Dinas PU Pengairan Jatim, Ir Supaad melalui Kabid Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Provinsi Jatim, Rudy Novyanto.
Ditambahkannya, tahun ini memang ada anggaran dari APBN-P Rp25 miliar untuk tahun 2015. Anggaran itu akan diprioritaskan wilayah Pandu, Cerme-Gresik khususnya dalam membangun konstruksi rancang beton.
”Jumlah anggaran Rp25 miliar hanya konstruksi, tanggul tanah dan pintu air, belum termasuk pembebasan lahan. Pemprov dan Pemkab/Pemkot bantu pembebasan lahan serta masalah sosialnya,” paparnya.
Untuk melancarkan kegiatan pembangunan Kali Lamong itu, maka Pemprov Jatim berencana menggunakan drone atau pesawat tanpa awak untuk memetakan lahan yang akan dipakai untuk revitalisasi dan normalisasi Kali Lamong.
Rudi mengatakan, penggunaan teknologi drone diharapkan Penetapan Lokasi (Penlok) untuk pembebasan lahan menjadi lebih akurat. Hal itu dinilai penting, karena tahun 2011 lalu sebenarnya telah dilakukan Penlok pembebasan lahan untuk tapak tanggul.
Namun dalam pelaksanaan di lapangan ternyata didapati fakta lain, yakni mereka yang tinggal di bantaran kali juga punya bukti kepemilikan sehingga minta lahannya ikut dibebaskan juga. ”Nanti kami lihat apakah bisa menggunakan drone atau hanya menggunakan Google Maps,” katanya.
Terkait pembebasan tanah, permasalahan pada nilai appraisal, dimana harga per meter lahan mestinya hanya Rp35 ribu. Tapi warga minta Rp100 ribu per meter. Karena tingginya harga yang diminta itulah, pembebasan lahan untuk Kali Lamong menjadi berlarut-larut.
”Makanya Pak Gubernur minta agar diurus lagi, untuk menentukan appraisal baru. Untuk menyikapi hal itu, akhir Februari diharapkan DIPA sudah turun, kemudian tender butuh satu bulan mungkin April mulai dikerjakan,” jelasnya.
Menurut Supaad, setidaknya terdapat 500-650 hektare pembebasan lahan di Gresik (tanggul 240 ha dan bantaran 410 ha), Surabaya di wilayah Pakal-Sumberejo-Hendrosari sudah 90% tanah sudah milik Pemkot (bekas tanah kas desa/BTKD).
Sebelum itu dilakukan, kata Rudi, pihaknya akan melakukan penetapan lokasi terlebih dahulu.Untuk mengukur perkiraan luasan untuk penetapan lokasi, petugas akan menggunakan teknologi terkini. ”Kalau tidak dengan google map, ya pakai drone,” tandasnya lagi.
Ditegaskannya kembali, kalau Pemprov berkomitmen penuh menyelesaikan masalah Kali Lamong agar tidak meluap lagi dan menyebabkan banjir. ”Tetapi tetap melibatkan peran Pemkab/Pemkot,” katanya bersama Kabid Operasional Dinas PU Pengairan, Ir Sunoko. [rac]