Mahhud [gegeh/bhirawa]
DPRD Jatim, Bhirawa
Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Sosial diminta melakukan koordinasi dengan pemkab di Madura untuk menangani orang tergganggu jiwanya yang akhirnya dipasung. Mengingat masih banyak orang dipasung yang tidak terdeteksi dan terdata untuk diobati.
Anggota DPRD Jawa Timur Mahhud mengatakan, hingga saat ini penanganan orang dipasung kurang maksimal. Hal ini diakibatkan kurangnya koordinasi antara provinsi dengan pemkab.
“Sampai saat ini penanganan itu masih kurang maksimal, akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemkab kabupaten. Sehingga pendataannya tidak maksimal,” kata Mahhud, Rabu (7/11).
Mahhud mengaku dari sekian kabupaten, Bangkalan yang paling banyak orang dipasung. Ironisnya hampir tiap kecamatan di Bangkalan ada warga yang dipasung. Masih tingginya masyarakat Bangkalan yang dipasung karena sakit jiwa akibat pendataan yang kurang valid. Penderita sakit jiwa yang dipasung hampir ada di tiap kecamatan di Bangkalan.
“Pendataan yang kurang fik. Seperti kapan hari ditemukan di Bangkalan. Katanya cuma 39 orang, ternyata lebih dari 50 orang. Itu di per kecamatan. Ada di Kecamatan Galis yang dipasung. Kecamatan Kwanyar juga ada. Tiap kecamatan ada,” ungkap politisi asal PDIP itu.
Mahhud menilai korban pasung ini tidak tertangani dengan baik. Padahal Pemprov Jatim menargetkan pada 2018 sudah bebas pasung karena sudah dialokasikan dananya melalui APBD Jatim. Maka Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang baru dilantik Senin (24/9) lalu harus segera melakukan pendataan, karena jika dibiarkan terus masyarakat akan dirugikan.
“Sudah ada gratis dan dibiayai Pemprov Jatim, cuma pendataannya minta kabupaten. Mudahan-mudahan bupati yang baru segara mendata. Kalau data sudah fik enak dikaver oleh Pemprov Jatim,” tegasnya.
Dia mengungkapkan bahwa masyarakat yang dipasung selalu dikucilkan dalam lingkungannya, sehingga terkadang tidak tahu ketika meminta sesuatu. Ironisnya lagi terkadang ditinggal seharian seperti di Kecamatan Kokop.
“Berharap kepada bupati yang baru agar di bidang kesehatan benar-benar diprioritaskan. Baru-baru ini ditemukan pelayanan memprihatinkan,” tuturnya.
Dari data di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan ada 900 orang mengalami gangguan jiwa. Ironisnya 130 orang harus dipasung karena gangguan jiwanya kategori berat. Dari jumlah 900 orang yang mengalami gangguan jiwa itu terbagi dalam dua kategori, yakni pertama Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) sekitar 400 penderita. Sedangkan, pada kategori kedua adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang berjumlah 500 orang. [geh]
